GELORA.CO - Nyaris tidak ada perbedaan antara partai politik yang berada di koalisi pemerintah mau pun yang memilih berada di luar pemerintah atau oposisi.
Kondisi ini pun membuat kontestasi Pemilu, khususnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) hanya sekadar peralihan kekuasaan semata.
Ekonom senior Faisal Basri mengatakan, apabila ajang pemilu hanya sekadar ritual administratif peralihan kekuasaan, sebaiknya ditiadakan sama sekali. Terlebih belakangan banyak wilayah Pilkada yang menyajikan para calon melawan kotak kosong alias calon tunggal.
"Jadi baiknya arisan aja, enggak usah ada Pilkada. Toh ada Pilkada juga kotak kosongnya banyak, calon tunggalnya banyak," kata Faisal Basri saat mengisi diskusi yang digelar LP3ES bertajuk 'Pemilu dan Pilkada: Elit Recruitment dan Rasionalisasi Kepemimpinan Profesional di Daerah', Rabu (19/8).
Menurut Faisal Basri, hal itu ditengarai oleh biasnya fungsi partai politik itu sendiri sehingga membuat politik transaksional dan mengarah pada pragmatisme politik semata tanpa memikirkan keinginan rakyat.
"Nah implikasinya apa? Parpol gagal menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat," tuturnya.
Atas dasar itu, ekonom senior Indef ini mempertanyakan tujuan dan fungsi gelaran Pilkada yang mulai bergeser sebagai wujud perwakilan rakyat.
"Jadi pertanyaannya apa gunanya Pemilu Pilkada?" demikian Faisal Basri.(rmol)