Bermula pada 1924, setahun setelah mendeklarasikan Turki sebagai republik dan menjadi presidennya, mantan komandan tentara Kekaisaran Ottoman yang menyusut, dan pahlawan Perang Dunia I, Mustafa Kemal Pasha, menghapuskan jabatan kekhalifahan yang telah berusia berabad-abad dan melaju.
Khalifah Ottoman terakhir ditempatkan di pengasingan. Dengan tindakan ini, Kemal tidak hanya meluncurkan proyek republik dan sekularisasi yang ambisius di Turki, tetapi dia juga memicu perlombaan antara para pemimpin Muslim dan raja untuk diakui sebagai pemimpin baru dunia Muslim.
Berbagai kelompok Muslim di seluruh dunia telah gelisah melawan kekuatan Eropa yang berperang dengan Ottoman selama Perang Dunia I. Tetapi setelah kekalahan Ottoman, banyak pemimpin politik dan intelektual Muslim memuji kemalangan kekuasaan dan melihatnya sebagai penebus modern Islam.
Sejarawan Inggris E Kedourie, dalam esai pada 1963 untuk Journal of Royal Asiatic Society of Great Britain, menulis bahwa Kemal sadar akan fakta bahwa gagasan khilafah tertanam dalam di benak umat Islam. Menurut Kedourie, pada suatu saat Kemal sebenarnya ingin menyebut dirinya sebagai khalifah baru.
Tetapi karena ini akan bertentangan dan mempersulit sekularisasi dan proyek republiknya, dia tidak melakukannya. Namun, Kedourie menambahkan bahwa Kemal kemudian menawarkan versi yang jauh lebih lemah dari kekhalifahan kepada Syaikh Ahmad al-Sanusi, seorang pemimpin sebuah ordo sufi Arab, selama dia akan tetap berada di luar Turki.
Hal itu menunjukkan bahwa, meski meluncurkan proyek agresif untuk mensekulerkan Turki, Kemal masih tertarik untuk mempertahankan peran negara sebagai "pemimpin spiritual dan politik dunia Muslim." Tetapi setelah penghapusan kekhalifahan Utsmaniyah, dua pesaing bergegas untuk mengklaim judul.
Raja Fuad dari Mesir (yang masih diperintah Inggris) dan pemimpin suku Arab "Wahabi", Ibnu Saud, yang, dengan bantuan Inggris, telah menaklukkan bekas wilayah Ottoman yang kemudian menjadi Arab Saudi pada 1932.
Pada 1926, Fuad menyelenggarakan konferensi Muslim internasional di Kairo. Itu tidak dihadiri Saud. Beberapa pekan kemudian, Saud mengadakan konferensi serupa di Makkah. Turki tidak menghadiri salah satu dari dua acara tersebut dan begitu pula dengan mayoritas Syiah Iran.
Ditantang "neo-Ottomanisme" Turki, Arab Saudi sedang berjuang untuk menghidupkan kembali ide-ide reformis Raja Faisal. Sasarannya, seperti sebelumnya, adalah kepemimpinan dunia Muslim Sunni.
Pada 1947, pemain yang jauh lebih kecil muncul dalam perlombaan ini. Itu menyebut dirinya, Pakistan. Didirikan pada Agustus 1947 oleh Liga Muslim, Muhammad Ali Jinnah. Akar partai terletak pada gagasan yang berkembang yang muncul pada abad ke-19.
Dibutuhkan pendekatan "modernis" untuk memahami Islam. Ini kemudian berkembang sebagai nasionalisme Muslim yang dibentuk kembali menjadi nasionalisme Pakistan.
Menurut ilmuwan politik Prancis Christophe Jaffrelot, pendekatan ini menurunkan ritual Islam ke ranah privat dan membawa Islam ke ruang publik sebagai penanda identitas politik-budaya.
Terinspirasi oleh tulisan-tulisan reformis Muslim seperti Sir Syed Ahmad Khan dan penyair dan filsuf Muhammad Iqbal, Jinnah dan partainya membayangkan sebuah negara mayoritas Muslim berdaulat yang tidak ternoda oleh, apa yang dikeluhkan Iqbal, "kesukuan" yang melekat dalam pemerintahan Arab. Iqbal mengajak agar iman dipahami dan diartikulasikan sesuai dengan kebutuhan zaman modern.
Jinnah dan rekan-rekannya perlu memangkas aspek pan-Islam dari nasionalisme Muslim agar lebih mengakar dalam realitas Muslim Asia Selatan. Tapi ini tidak menghalangi perdana menteri pertama Pakistan, Liaquat Ali Khan, untuk menyatakan bahwa Pakistan lebih dari sekadar negara Muslim lainnya.
Imam Besar Al Azhar Bersikap Soal RUU Paling Kontroversial di Mesir
Menurut M Razvi, dalam Journal of Pakistan Institute of International Affairs edisi 1981, Pakistan mengadakan Konferensi Muslim Sedunia pada 1951 di Karachi. Dalam acara tersebut, PM Liaquat menyoroti pentingnya mempertahankan ide-ide pan-Islam.
Ini tidak menyenangkan Arab Saudi, yang mencurigai bahwa Pakistan berusaha merusak peran kerajaan (mengangkat dirinya sendiri) sebagai pemimpin dunia Muslim pasca-kolonial. Tetapi peran ini secara dramatis direnggut Gamal Abdel Nasser, presiden Mesir yang berkuasa melalui kudeta pada 1952.
Karismatik dan pandai bicara, Nasser dipuji sebagai pahlawan oleh Muslim di seluruh dunia ketika, pada 1956, dia berhasil membendung serangan pasukan Inggris dan Israel di Mesir.
Dengan menampilkan "sosialisme Arab" dan modernitas yang sesuai dengan kebutuhan politik Muslim yang berkembang, Nasser mengejek Arab Saudi karena bersikap mundur dan kaku. Selama satu dekade setelah 1956, Nasser adalah pemimpin dunia Muslim yang tak terbantahkan, menginspirasi banyak Muslim di kawasan Arab dan non-Arab.
Tersengat oleh status Nasser dalam konteks ini, dan juga oleh kritiknya terhadap Arab Saudi, raja Arab Saudi Raja Faisal (yang naik takhta pada tahun 1964) membuka proses modernisasi yang sibuk di Arab Saudi. Namun, pengaruh dan mistik Nasser mulai surut dengan cepat ketika pasukan Mesir dan Suriah dihancurkan rekan-rekan Israel mereka pada 1967.
Pada 1970, Nasser meninggal, dan Arab Saudi sekali lagi bergegas untuk mengambil status sebagai pemimpin dunia Muslim. Rejeki nomplok keuntungan yang diperoleh selama (dan karena) krisis minyak 1973 meningkatkan pengaruh dari apa yang kemudian dikenal sebagai "petro-dollar". Dan Arab Saudi memiliki yang paling banyak.
Faisal dengan cerdik menggunakan ini untuk menaklukkan penerus Nasser, Anwar Sadat. Faisal juga menyadari ambisi PM Pakistan ZA Bhutto, yang menganggap dirinya sebagai juara dunia Muslim modern. Tetapi karena Pakistan telah kalah perang pada 1971 dan ekonominya lemah, Faisal membawa Pakistan sepenuhnya ke orbit Arab Saudi yang terus berkembang.
Pada 1980-an, dibanjiri petro-dolar dan dengan lonjakan popularitas "politik Islam" di negara-negara Muslim, pengaruh politik dan agama, Arab Saudi menyaksikan peningkatan berlipat ganda. Itu hanya ditantang oleh teokrasi Syiah radikal di Iran. Kedua negara melakukan perang pengaruh yang brutal melalui proksi sektarian di negara-negara seperti Pakistan dan Lebanon.
Namun, di abad baru, peristiwa seperti Arab Spring, jatuhnya kediktatoran di Libya, Irak, dan Tunisia, perang saudara di Afghanistan, Somalia, Suriah dan Yaman, munculnya berbagai kekerasan pakaian anti-negara Islamis di sebagian besar negara Muslim. Seiring dengan mundurnya Amerika Serikat dan kebangkitan China, mulai membuat berbagai negara Muslim mempertimbangkan kembali prioritas strategis mereka bahkan menemukan kembali karakter ideologis mereka untuk membentuk aliansi baru.
Turki yang telah keluar dari permainan kepemimpinan Muslim beberapa dekade yang lalu, memasuki kontestasi lagi dan mencoba memikat wilayah Muslim non-Arab untuk melepaskan diri dari orbit Arab Saudi. Ini orbit yang dipandang sudah mulai membusuk. Mungkin ini salah satu alasan mengapa raja Arab Saudi yang baru mencoba untuk menghidupkan kembali ide-ide reformis awal Raja Faisal.
Sementara aspek konservatif ideologi Arab Saudi dikecam oleh Mesir Nasser di masa lalu, kali ini ditantang oleh "neo-Ottomanisme" Erdogan, yang mengkritik Arab Saudi karena menyia-nyiakan pengaruh yang telah dinikmati selama beberapa dekade sebagai pemimpin Dunia Muslim. Turki melihat dirinya sebagai kandidat yang lebih alami untuk peran ini, benarkah demikian? (*)