Imbas dari perusakan yang dilakukan oleh aparat tersebut, sebanyak 29 kepala keluarga kini terpaksa hidup beralaskan tikar dan beratap langit.
Insiden yang terjadi pada Selasa (18/8/2020) membuat anak-anak dan perempuan adat Besipae trauma.
Namun, Pemerintah Provinsi NTT berkukuh apa yang dilakukan oleh polisi adalah "efek kejut".
Pemprov juga menegaskan, lahan seluas 3.700 hektare itu akan dimanfaatkan sebagai lahan peternakan, perkebunan dan pariwisata.
Kekerasan yang dialami masyarakat adat yang mendiami hutan adat Pubabu di Amnuban Selatan ini terjadi sehari setelah baju adat mereka dikenakan Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-75, Senin lalu.
Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyebut, di balik baju adat yang dikenakan presiden adalah "potret gelap" masyarakat adat yang tidak hanya dialami masyarakat adat Besipae, namun juga masyarakat adat di berbagai daerah.
Akan tetapi pemerintah pusat dan DPR menegaskan komitmennya terkait hak-hak masyarakat adat dan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat -yang pembahasannya sudah lebih dari satu dekade.
Berikut yang perlu Anda ketahui tentang konflik lahan masyarakat adat Besipae.
Rumah-rumah digusur dan 'hidup dibawah pohon'
Pada Selasa (18/08) siang, aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP mendatangi masyarakat adat Besipae yang tinggal di Linamnutu, Amunaban Selatan yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT. (*)