Selain negara-negara tersebut, Denmark dan Belanda juga mendorong Uni Eropa (UE) untuk mempertimbangkan tindakan secara kolektif, melansir Reuters.
Seperti banyak negara Barat lainnya, UE telah mengecam keputusan parlemen China untuk mengeluarkan UU keamanan nasional bagi bekas jajahan Inggris tersebut. Namun tidak ada tindakan balasan yang jelas.
"Ada proposal langkah-langkah khusus yang diusulkan oleh Jerman dan Prancis yang akan saya dukung karena kita perlu bereaksi terhadap apa yang terjadi di Hong Kong," ujar Menteri Luar Negeri Swedi, Anne Linde sebelum pertemuandengan rekan-rekan UE-nya di Brussels .
Bulan lalu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bulan lalu memperingatkan akan ada konsekuensi yang sangat negatif bagi Beijing jika membatasi jaminan kebebasan di Hong Kong.
Hingga kini, para pejabat UE menolak untuk merinci langkah-langkah tersebut, tetapi dua diplomat UE mengatakan mereka tidak memberikan sanksi formal terhadap China, mitra dagang terbesar kedua blok itu.
Sebagai gantinya, mereka mensyaratkan perpanjangan larangan ekspor UE pada peralatan yang dapat digunakan untuk penyiksaan atau pemolisian yang represif, seperti tongkat hingga peluru karet. Selain itu, UE juga memberi aktivis Hong Kong status pengungsi jangka panjang dan mendukung lebih banyak kesempatan bagi siswa Hong Kong untuk belajar di Eropa.
Secara khusus, Swedia sendiri sedang mencari cara pembebasan bagi warganya, Gui Minhai, yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada Februari, usai dituduh oleh Beijing secara ilegal memberikan intelijen di luar negeri.
Gui adalah seorang penjual buku yang sebelumnya berbasis di Hong Kong yang menjual buku-buku yang kritis terhadap kepemimpinan politik China. Ia ditahan oleh polisi China daratan pada 2018. Ia ditangkap ketika bersama dengan para diplomat Swedia ketika berada di kereta api menuju Beijing(rmol)