GELORA.CO - Beberapa hari pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi peringatan keras kepada menterinya yang berkinerja buruk dan akan mereshuffle (merombak) kabinetnya, nama-nama calon menteri dan menteri yang bakal lengser, sudah ramai dibicarakan.
Informasi yang diperoleh Harian Terbit, Basuki Tjahya Purnama alias Ahok yang saat ini menjabat Komisaris Utama Pertamina akan diangkat menjadi Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir. Erick akan mengisi posisi Menteri Perdagangan.
Selain itu, Menkopolhukam akan diisi Budi Gunawan (BG) yang saat ini menjabat Kepala BIN. Untuk posisi BIN dijabat Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Posisi Mahfud MD yang sebelumnya Menkopolhukam akan diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasonna Laoly. Posisi Yasonna Laoly selanjutnya belum diketahui.
Menhub Budi Karya Sumadi juga akan kena reshuffle. Budi selanjutnya ditugaskan untuk mengelola ibu kota baru. Posisi Menhub akan diisi Hadi Tjahyanto yang saat ini menjabat Panglima TNI.
Untuk posisi Panglima TNI akan diisi Jenderal Andika Perkasa yang saat ini menjabat KSAD.
Kemudian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga akan direshuffle. Penggantinya masih belum diketahui.
Selanjutnya Sekjen PDIP Hasto Krsitiyanto juga disebut-sebut bakal masuk kabinet. Namun hingga saat ini belum diketahui Hasto ditempatkan di kementerian apa.
Menteri Ekonomi
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan sektor kesehatan dan ekonomi harus menjadi prioritas bila Presiden Joko Widodo ingin melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet dalam waktu dekat.
"Prioritas diganti di bidang kesehatan terkait penanganan Covid-19, termasuk di bidang ekonomi," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (1/7).
Menurut anggota DPR ini, dua sektor tersebut harus diprioritaskan karena kinerjanya tidak stabil di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Ia pun menyatakan bahwa pernyataan Jokowi dalam Rapat Terbatas pada 18 Juni 2020 lalu merupakan sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menteri bermasalah.
Fadli mengatakan, Presiden harus menindaklanjuti masalah kinerja menteri itu agar pernyataan yang telah disampaikan tak dianggap publik sebagai aksi teaterikal semata.
"Kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi Presiden sendiri. Jadi, seharusnya Presiden mengambil langkah atas pidatonya," tuturnya.
Presiden Jokowi telah membuka opsi reshuffle kabinet agar pemerintah bisa optimal menghadapi dampak pandemi virus corona. Opsi tersebut terlontar dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu.
"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Jokowi dalam video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6). []