Jokowi Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi & Penanganan Corona, Kenapa Bukan Menko Perekonomian atau Kemenkes yang Pegang?
logo

20 Juli 2020

Jokowi Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi & Penanganan Corona, Kenapa Bukan Menko Perekonomian atau Kemenkes yang Pegang?

Jokowi Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi & Penanganan Corona, Kenapa Bukan Menko Perekonomian atau Kemenkes yang Pegang?

GELORA.CO - Penanganan krisis ekonomi yang disebabkan pandemik virus corona baru Covid-19 bakal ditangani oleh Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Corona yang baru saja dibentuk Presiden Joko Widodo.

Tim ini nantinya akan dipimpin oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yang membawahi dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin Doni Monardo.

Bahkan, sejumlah Menteri Koordinator juga bakal dibawahi Erick Thohir, diantaranya Menko Perekonimian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Terawan Agus Putranto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavian.

Soal pembentukan tim tersebut, Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf, mengaku heran dengan keputusan Jokowi menunjuk Erick Tohir sebagai ketua tim.

"Dilihat dari struktur tim baru ini dan orang-orang yang duduk di pimpinan saya ragu dengan efektifltas tim ini. Pemulihan ekonomi bukan hanya soal BUMN," ujar Gde Siriana dalam akun Twitter, Senin (20/7).

Lebih mengherankan lagi, kata dia, konteks pemulihan ekonomi melalui tim ini tidak ditangani langsung oleh Menko Perekonimian Airlangga Hartarto.

Ditambah lagi dengan posisi Gugus Tugas yang berada dibawah kepemimpinan Erick Thohir, bukan malah justru diberikan kepada Kemenkes.

"Kok bukan Menko Perekonomian yang pegang? Juga domain kesehatan. Saya lihat ini makin jauh dari jangkauan orang-orang Kemenkes," katanya.

Gde Siriana juga menyinggung soal Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Corona ini. Menurutnya, efektifitas penanganan krisis ekonomi tidak bisa hanya dengan membuat suatu tim.

"Saya pikir efektifitas bukan ditentukan dengan bentuk tim baru. Yang penting ada anggarannya yang jelas, sasarannya terukur, orang-orangnya memang yang ahli di persoalan-persoalan itu, mewakili tupoksi kementerian terkait, serta bisa dievaluasi dengan komprehensif," jelasnya.

Lebih lanjut, dia juga memprediksi kalau tim yang diketuai Erick ini akan mendapat kecaman banyak pihak, karena kondisi masyarakat saat ini yang lebih membutuhkan tindakan nyata ketimbang kerja simbolis pemerintah lewat pembentukan tim.

Ke depannya tim baru ini akan mendapatkan tekanan kuat dari masyarakat. Di satu sisi pemda-pemda masih berlakukan pembatasan, di sisi lain masyarakat sudah ingin segera beraktivitas lagi karena tak tahan dengan tekanan ekonomi," ungkapnya.

"Di mana pemerintah tidak banyak membantu dengan minimnya bansos dan insentif," demikian Gde Sirianan Yusuf. (Rmol)