GELORA.CO - Partai Gerindra meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tegas bersikap soal Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. Program itu dinilai perlu dievaluasi karena menelan anggaran besar.
"Soal POP memang perlu evaluasi karena banyak sekali masalah, padahal dana di program itu lebih dari setengah triliun rupiah, apakah nyambung antara besarnya anggaran dengan manfaat. Ya (Mendikbud) tegas, kalau manfaat kurang ya alihkan dananya untuk subsidi PJJ (pembelajaran jarak jauh)," kata juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, saat dihubungi, Senin (27/7/2020).
Anggaran untuk Program Organisasi Penggerak Kemendikbud diketahui sebesar Rp 595 miliar dan dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Habiburokhman meminta Nadiem lebih peka soal kondisi siswa dalam PJJ dan meminta anggaran dari POP disubsidi untuk keperluan siswa yang kesulitan mengakses ponsel pintar untuk PJJ.
"Hal lain juga soal PJJ, saya heran Pak Menteri sepertinya tidak peka dengan persoalan rakyat. Nggak semua anak punya smartphone dan gampang membeli kuota. Kalau POP nggak jelas, mending subsidi untuk pengadaan smartphone. Saya dengar kalau dirakit di Indonesia harganya bisa seperempat dari harga pasar. Jadi, selain membantu siswa, kita juga membantu buruh di Indonesia," ujarnya.
Soal gaduh POP ini, Plh Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Nadiem dari posisinya sebagai Mendikbud. Habiburokhman enggan berkomentar lebih lanjut soal usulan pencopotan ini.
"Soal pencopotan menteri itu bukan ranah kami, melainkan hak prerogatif Presiden. Tidak etis kalau kami usulkan pencopotan menteri tertentu," ujar Habiburokhman.
Seperti diketahui, kinerja Mendikbud Nadiem Makarim disorot terkait kisruh Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. Muhammadiyah, LP Ma'arif PBNU, hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memutuskan untuk mundur dari program tersebut.
Akibat kisruh yang ada, Nadiem berjanji mengevaluasi Program Organisasi Penggerak. Evaluasi akan dilakukan bersama pakar pendidikan hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Kemendikbud telah memutuskan melakukan proses evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan Program Organisasi Penggerak. Proses evaluasi lanjutan ini akan melibatkan berbagai macam pakar pendidikan dan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan," ungkap Nadiem saat konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Kemendikbud RI, Jumat (24/7).(dtk)