Demo Ormas Islam Jatim: Pengusul RUU HIP Makar Konstitusional
logo

7 Juli 2020

Demo Ormas Islam Jatim: Pengusul RUU HIP Makar Konstitusional

Demo Ormas Islam Jatim: Pengusul RUU HIP Makar Konstitusional

GELORA.CO - Sejumlah elemen ormas Islam berunjuk rasa menolak RUU HIP di depan gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (7/7). Massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Umat Islam Anti Komunis (Gamis) menuntut pihak berwenang mengusut aktor intelektual keberadaan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Aktor intelektual, inisiator siapa yang di balik rancangan undang-undang itu? Nah hendaknya kemudian ditindaklanjuti kemudian diproses hukum karena ini berpotensi melakukan makar cara konstitusional," ujar Sekjen Gamis, Mochamad Yunus saat berorasi.

Massa demo didominasi pakaian serba putih dan mengibarkan bendera berlafal kalimat tauhid. Lalu lintas di Jalan Indrapura, depan gedung DPRD, padat.

"Semua rakyat di Jawa Timur termasuk ormas Islam atau lembaga lainnya, semua peserta, aktif sepakat untuk menolak RUU HIP atau PIP. Kita tolak karena ini berbahaya," ujar Yunus.

Yunus mengatakan jika RUU HIP itu disahkan maka bakal membuat gejolak di masyarakat. Pihaknya pun mendesak rancangan itu dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Yunus mengaku khawatir keberadaan RUU HIP akan mengubah Pancasila beserta tafsirnya. Kondisi tersebut, lanjutnya, memberi ruang kembali hidupnya ideologi komunis di Indonesia.

"Kami minta dibentuk tim pencari fakta independen sehingga bisa dilihat sesungguhnya Siapa yang ada di dalam itu dan mau mengkudeta Pancasila secara konstitusional itu," ujar dia.

Sejumlah perwakilan massa kemudian diterima oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra dan Demokrat.

"Sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPRD provinsi, kita sudah penuhi permintaan dari mereka," ujar Sadad, usai melakukan dialog.

Anwar mengatakan dalam dialog bersama perwakilan massa, kedua pihak memiliki kesamaan bahwa Pancasila yang ada kini sudah final, dan tak perlu diperdebatkan kembali.

"Jadi tidak ada urgensi lagi (Pancasila) untuk diperdebatkan kembali," katanya.

Meski hanya dihadiri oleh tiga fraksi, Sadad mengaku akan menyampaikan hasil dialog tersebut, ke seluruh fraksi yang ada di DPRD Jatim. (*)