GELORA.CO - Guna menekan angka penyebaran dan penularan Covid-19, pemerintah gencar melakukan tes cepat atau rapid test.
Namun, langkah pemerintah tersebut menuai kritik dari banyak pihak karena besarnya biaya rapid test yang harus dikeluarkan masyarakat yang harus membayar dari kantong pribadi.
"Saya kecam keras rapid test dijadikan ladang bisnis," ujar sosiolog Musni Umar melalui akun twitter pribadinya, Rabu (24/6).
Rekor Universitas Ibnu Chaldun itu menjelaskan, bahwa banyak mahasiswanya yang terpaksa tidak bisa kembali ke Jakarta karena harus bayar rapid test.
"Rakyat sudah susah, hidupnya diperas lagi dengan bayar rapid test. Seharusnya gratis," tegasnya.
Untuk diketahui dana penanganan Covid-19 di Indonesia disebutkan mencapai Rp700 triliun. Namun fakta memperlihatkan bahwa dana rapid test tidak semua tertanggung oleh anggaran pemerintah tersebut.
Hal itu lantaran, anggaran yang diberikan oleh pemerintah hanya kepada rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan rapid test. (*)