GELORA.CO - Wacana reshuffle kabinet muncul setelah Presiden Jokowi mengancam akan mencopot atau menggeser menteri yang kinerjanya tak maksimal di tengah pandemi corona. Rencana reshuffle kabinet juga sudah didengar oleh anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Johan Budi.
Saat rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian di DPR, Senin (29/6), di hadapan Tito dan para anggota Komisi II lainnya, Johan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar Tito tak ikut kena reshuffle.
"Saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri tak direshuffle saya kira. Soalnya saya dengar akan ada reshuffle," ujar Johan Budi di Ruang Rapat Komisi II DPR.
Pernyataan Johan itu merespons sikap Komisi II yang akan menegur keras Menkumham Yasonna Laoly, karena dua kali tidak hadir rapat soal Perppu Pilkada, sementara Tito rajin hadir.
Namun, mantan pimpinan KPK itu tak menjelaskan alasan dia meminta agar Jokowi tak mereshuffle Tito.
Rapat kerja dengan Tito tersebut akhirnya ditunda. Sebab, rapat yang membahas soal sikap akhir setiap fraksi di DPR terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peratuaran Pergantian UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksananaan pilkada serentak 9 Desember 2020 menjadi UU tak dihadiri Menkumham Yasonna Laoly.
Ketidakhadiran Yasonna membuat geram para anggota komisi II DPR, termasuk Johan. Senada dengan anggota Komisi II lainnya, Johan yang merupakan anggota Fraksi PDIP menilai Yasonna harusnya diberi teguran karena tak hadir rapat. Yasonna dan Johan keduanya sama-sama kader PDIP.
"Ini soal wibawa komisi II, kita ini tidak punya wibawa kalau dilecehkan seperti ini tidak ada kejelasan dan yang minta ditunda 9 Desember adalah pemerintah. Artinya kalau yang minta saja tidak punya komitmen, saya kira ini perlu ada sikap tegas kita kalau tidak juga hadir, apakah nanti ada keputusan mengenai penundaan 9 Desember," tutur dia. []