GELORA.CO - Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah menyebut tidak masuk akal bila beberapa pihak menyudutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai komunis yang ciri utamanya adalah ateis. Sebab, seluruh kader PDI Perjuangan itu beragama.
Menurut dia, aktivitas keagamaan di PDIP pun sangat semarak. Setiap Hari Besar Islam seperti Idulfitri dan Iduldha, PDIP rutin menggelar Salat Id.
"Jangan lupa juga, PDIP memiliki organisasi sayap bernama Baitul Muslimin Indonesia atau Bamusi, organisasi sayap partai di bidang keislaman yang dibentuk oleh DPP PDIP pada tahun 2007. Bamusi ini beranggotakan kaum muslimin dari berbagai ormas Islam," ujar Gus Falah dalam pesan singkatnya kepada awak media, Jumat (26/6).
Lebih lanjut, kata Gus Falah, hampir di seluruh kantor PDIP mulai dari tingkat DPP, hingga DPC di pelosok Indonesia, memiliki masjid atau musala. Bahkan, di kantor DPP PDIP terdapat Masjid At Taufieq.
Selain di hari besar Islam, Masjid At Taufieq juga selalu menyelenggarakan ibadah shalat Jumat. Bahkan, rekan-rekan dari kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kantornya bersebelahan dengan DPP PDI Perjuangan juga sering shalat Jumat di Masjid At Taufieq.
"Jadi, seluruh fakta yang ada menunjukkan PDIP sama sekali bukan komunis, sehingga para pihak yang selalu menuduh PDIP sebagai komunis itu, mungkin 'salah minum obat'" ujar Gus Falah.
Berangkat dari fitnah yang mengaitkan PDIP dengan komunis, kata Gus Falah, muncul insiden pembakaran bendera partai berlambang Banteng dalam aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) pada Rabu (24/6).
Demonstrasi itu diikuti ratusan orang dari sejumlah ormas Islam yang menamakan diri Aliansi Nasional Antikomunis.
Alinsi itu ialah gabungan organisasi massa dari Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF).
Terkait pembakaran bendera, Gus Falah menegaskan, seluruh kader partai tegak lurus dengan komando Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam perintah hariannya, Megawati sudah menegaskan menempuh jalur hukum.
"Sebagaimana perintah harian Ibu Ketua Umum, kami serahkan ke jalur hukum soal pembakaran bendera itu. Kami bukan takut. Kami bisa saja bertindak keras, tetapi Ibu Megawati dan PDIP lebih cinta damai dan menghormati hukum," pungkas Gus Falah. []