GELORA.CO - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) diharapkan membatalkan langkah hukumnya terhadap mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu terkait pernyataan kritinya beberapa waktu lalu.
Kalau menurut saya sih Pak Luhut enggak usah baper lah ya. Di tengah wabah begini sebaiknya tuntutan hukum itu enggak perlu dilanjutkan," kata Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/5).
Menurutnya, apa yang disampaikan Said Didu yang menyebut Luhut hanya memikirkan uang dan uang dalam kaitannya tetap menjalankan program pemindahan ibukota di tengah Covid-19 hanya sebatas kritikan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan.
"Kan itu sebagai kritik, Pak Said itu enggak ada masalah ko (kritikannya) itu," urainya.
"Memang betul, jangan sampai kita ini semuanya diukur sama uang. Jadi jangan hanya sisi ekonomi, kan masih banyak yang lain yang mesti disentuh di Republik ini," sambungnya.
Oleh karenanya, Yandri menyarankan agar Luhut tidak menunjukkan kekuasaannya memolisikan Said Didu. Sebab, sebagai penguasa, dikritik merupakan hal yang biasa terjadi.
"Enggak usah juga Pak Luhut menunjukkan kekuasaannya. Orang berkuasa dikritik kan biasa. Kalau masih dikritik tuh berati masih bentuk sayangnya orang terhadap penguasa. Kalau sudah tidak mau mengkritik lagi, sudah enggak peduli, ini berbahaya," tandasnya.(rmol)