Kecam Langkah China, Pompeo Ingatkan UU Keamanan Baru Untuk Hong Kong Adalah Lonceng Kematian
logo

23 Mei 2020

Kecam Langkah China, Pompeo Ingatkan UU Keamanan Baru Untuk Hong Kong Adalah Lonceng Kematian

Kecam Langkah China, Pompeo Ingatkan UU Keamanan Baru Untuk Hong Kong Adalah Lonceng Kematian

GELORA.CO - Langkah China yang akan mengeluarkan Undang-undang keamanan nasional baru untuk Hong Kong dinilai sebagai langkah yang justru menjerumuskan China sendiri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyebutnya sebagai lonceng kematian.  

Pompeo memperingatan China bahwa langkah itu bisa membuatnya memberikan sanksi.

"Amerika Serikat mengutuk proposal Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat China (RRC) untuk secara sepihak dan sewenang-wenang memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong," kata Pompeo seperti dikutip SCMP.

"Keputusan mem-bypass proses legislatif yang mapan di Hong Kong dan mengabaikan kehendak rakyat Hong Kong akan menjadi lonceng kematian bagi otonomi tingkat tinggi yang dijanjikan Beijing untuk Hong Kong di bawah Deklarasi Bersama Sino-Inggris,” kata Pompeo.

Pernyataan Pompeo itu merespon Perdana Menteri China Li Keqiang yang pada pembukaan sesi tahunan Kongres Rakyat Nasional (NPC) mengumumkan bahwa Komite Tetap legislatif akan membangun sistem hukum yang sehat dan mekanisme penegakan untuk menjaga keamanan nasional di Hong Kong.

Langkah Beijing ini berisiko memicu sanksi AS terhadap pejabat di China daratan maupun Hong Kong.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, yang telah diresmikan pada bulan November, memberi Pompeo wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang merongrong otonomi Hong Kong dari China daratan.

Departemen Luar Negeri harus, dalam waktu enam bulan sejak berlakunya undang-undang, melaporkan apakah Hong Kong mempertahankan tingkat otonomi yang cukup di bawah kerangka kerja "satu negara, dua sistem".

Namun Pompeo mengatakan awal bulan ini bahwa laporan itu ditunda untuk memungkinkan pertimbangan inisiatif kebijakan terkait Hong Kong yang diumumkan selama sesi NPC. (Rmol)