GELORA.CO - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan belum ada pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seoalah tidak berbanding lurus dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Mulai dari aktivitas di sejumlah pasar tradisional yang masih bejubel hingga antrean panjang di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta beberapa waktu lalu.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai penyataan kepala negara soal tidak ada pelonggaran PSBB menunjukkan inkonsistensi kepemimpinan dan tanggung jawabnya menghadapi pandemik Covid-19.
"Ini contoh manajemen pemerintahan yang lepas tanggung jawab," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (18/5).
Padahal, kata Mardani, wacana pelonggaran PSBB muncul dari para pembantu presiden itu sendiri.
"Sekarang Presiden sendiri menegasikan?" katanya terheran.
Menurut anggota Komisi II DPR RI ini, jika pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang cenderung kontradiktif dengan fakta di lapangan, maka harus segera dievaluasi agar tidak juga membebani pemerintah daerah (Pemda) karena pusat dianggap lepas tanggung jawab.
"Kalau pemerintah pusat terus berperilaku seprti ini, kita siap-siap dengan jurus dewa mabuk. Langkah yang tidak terstruktur hingga tanpa data, benar-benar berbahaya," pungkasnya. (Rmol)