GELORA.CO - Sejak diluncurkan Kementerian Koordinator Perkonomian pada 11 April 2020, Program Kartu Prakerja telah mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat.
Termutakhir, Pusat Gerakan Pemuda Ansor juga menilai program tersebut telah kehilangan nalar empati terhadap krisis di tengah wabah Covid-19 yang telah bermutasi cepat dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi, bahkan kemanusiaan.
"Setiap hari kita mendengar keluhan-keluhan masyarakat soal sulit dan belum meratanya bantuan sosial. Kalau dana Rp5,6 triliun digelontorkan untuk platform digital atas nama pelatihan online tentu ini mencederai keadilan masyarakat banyak,” kata Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Senin (11/5/2020).
Menurut Yaqut, kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan kemitraan dengan platform-platform digital seperti tak mengganggap adanya pandemi Covid-19.
Pada masa pandemi, kata dia, masyarakat lebih membutuhkan tambahan pendapatan daripada sekadar pelatihan online yang tidak secara ketat mengukur partisipasi dan peningkatan kualitas peserta.
"Pemerintah seperti tidak memiliki kemauan cukup kuat untuk benar-benar menolong rakyatnya. Tambahan pendapatan sebesar Rp 1 juta tentu jauh lebih berguna daripada hanya memperoleh sertifikat, tapi tidak akan tahu apa manfaatnya,” ujarnya.
Yaqut mengatakan, alih-alih membantu rakyat yang terdampak Covid-19, Pemerintah justru menjadikan perusahaan-perusahaan digital itu, bahkan di antaranya sudah kelas unicorn (salah satu di antaranya ditengarai sebagai perusahaan asing) bertambah pundi-pundinya dengan duit APBN.
“Ini kayak pemberian cuma-cuma pemerintah dalam jumlah besar kepada korporasi swasta justru di saat negara sedang menghadapi keterbasan anggaran," tuturnya.
Selain itu, pelatihan online seperti itu ke depan akan menjadi modus baru bagi korporasi swasta untuk mengambil anggaran pemerintah dalam balutan kegiatan yang di dalamnya tidak menuntut mekanisme pertanggungjawaban publik, kecuali sebatas dokumen administratif.
Di sisi lain, ujar dia, beberapa sesi pelatihan di Kartu Prakerja mudah ditemukan di banyak platform media sosial dan daring secara secara gratis.
Dia menjelaskan, GP Ansor saja sudah membuat pelatihan online gratis dan praktis, seperti kursus Bahasa Korea, kelas kewirausahaan dan lainnya.
"Pelatihan online gratis dan praktis tersebut seharusnya sangat bisa dilakukan Pemerintah dengan anggaran, fasilitas, dan sumber daya yang jauh lebih besar jika memang ada kemauan untuk itu,” kata Yaqut.
Meski begitu, lanjut Yaqut, program Kartu Prakerja yang hanya dapat diakses secara daring menjadikannya tidak inklusif dan tidak aksesibel bagi sebagian kalangan masyarakat.
Pasalnya, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hampir separuh penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap internet.
“Ini menunjukkan Pemerintah terkesan tidak mengenal dan menolong rakyatnya. Lihat saja seorang menteri terkaget-kaget tahu ada wilayah di Indonesia tidak memiliki akses internet dan listrik. Bagaimana Program Kartu Prakerja bisa dirasakan manfaatnya kalau kayak begini,” tuturnya.
“Bisa jadi mereka lebih memilih menjual telepon pintarnya untuk beli sembako atau bayar kontrakan rumah di masa sulit ini, daripada ikut Kartu Prakerja yang harus diakses dengan kuota internet yang juga harus dibeli,” timpalnya.
Dia menambahkan, pelatihan ini tidak menyediakan jaminan akses terhadap pekerjaan yang sebenarnya, tapi justru akan menambah beban pemerintah di masa mendatang karena output program ini tidak terserap di pasar kerja yang ada.
Oleh sebab itu, GP Ansor memandang program Kartu Prakerja harus didesain ulang dengan mengintegrasikan perspektif krisis dan pendekatan the new normal.
"Hentikan kerja sama dengan platform digital Kartu Prakerja di saat pandemi masih berlangsung. Realokasikan anggaran untuk bantuan tunai bagi masyarakat (cash tranfer program),” tegas Gus Yaqut.
Yaqut mengatakan, memberikan bantuan tunai akan bisa menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menjadi asa menjaga pertumbuhan ekonomi mengingat konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama PDB Indonesia.
“Menghentikan pelatihan online bukan saja menyelamatkan APBN dari kemubaziran, namun juga akan menambah jumlah penerima manfaat bantuan sosial." (*)