GELORA.CO - Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengambil kebijakan kembali menuai kontroversi. Kali kebijakan yang disoroti adalah pungutan pajak komoditas ekspor produk crude palm oil (CPO) dan turunannya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Arief Poyuono bahkan tidak habis pikir dengan kebijakan tersebut. Dia juga bertanya-tanya mengenai ilmu yang sedang dipakai menteri berpredikat terbaik dunia tersebut.
“Ilmu ekonomi dari mana yang Mbak Sri Mulyani pakai. Di saat ekonomi lesu akibat Covid-19, kok malah pungutin pajak ekspor andalan Indonesia?” ujarnya kepada redaksi, Minggu (31/5).
Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini mengingatkan Sri Mulyani bahwa ekspor CPO dan produk turunan sedang turun drastis. Pemungutan pajak ekspor sebesar 55 dolar AS/ton, menurutnya akan membuat komoditas ekspor CPO semakin hancur.
“Jadi mahal harganya. Sudah mahal, permintaan CPO dunia juga makin menurun drastis akibat pengaruh pandemik di negara-negara tujuan ekspor CPO,” katanya.
“Aneh bin aneh loh kebijakan Mbak Sri mulyani yang hanya karena ingin nyelametin industri B-30,” sambung Arief Poyuono.
Pungutan pajak ekspor ini juga akan berdampak pada pendapatan petani sawit. Pemasukan mereka akan anjlok drastis dan makin tidak bisa membayar kredit plasma. Sebab, pungutan ekspor CPO ini akan dibebankan pada harga tandan buah segar nantinya.
Biasanya di era new normal, jika ekonomi dunia sedang krisis akibat sesuatu atau Covid 19 justru ekspor komoditas digenjot dengan pembebasan pajak untuk menggiatkan perekonomian domestik,” sambungnya.
“Jangan-jangan Mbak Sri ini masuk katagori ekonom non or old normal kali ya. Yang ingin menghancurkan industri perkebunan sawit demi menyelamatkan konglomerat B-30,” tutupnya.(Rmol)