Selalu Jegal Kebijakan Anies, NasDem Ingatkan Luhut Jangan Berlagak seperti Perdana Menteri
logo

2 April 2020

Selalu Jegal Kebijakan Anies, NasDem Ingatkan Luhut Jangan Berlagak seperti Perdana Menteri

Selalu Jegal Kebijakan Anies, NasDem Ingatkan Luhut Jangan Berlagak seperti Perdana Menteri


GELORA.CO - Politisi NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan bahawa kebijakan yang sudah diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk menghentikan pengoperasian bus antarkota antarprovinsi (AKAP) adalah tidakan yang tepat.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem ini mengungkapkan seiring dengan makin peningkatan jumlah kasus positif corona di Indonesia, maka perlu ada pengawasan ketat terhadap mobilitas masyarakat.

Bahkan politisi NasDem ini mengingatkan agar pemerintah memprioritaskan keselamatan warga disbanding mempertimbangkan ekonomi.

“Keselamatan warga paling penting. Karenanya, jika memang kebijakan yang diambil pemerintah adalah untuk Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB), enforcement-nya harus dipertegas. Misalnya, melalui peran polisi yang lebih aktif dalam mendisiplinkan warga yang masih suka kumpul-kumpul,” ujar Sahroni, Selasa (31/3/2020).

Namun, kebijakan yang sudah diambil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menghentikan pengoperasian bus antarkota antarprovinsi (AKAP) justru ditunda oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut B Pandjaitan.

Sahroni mengaku mendukung kebijakan Gubernur Anies untuk menghentikan operasional bus AKAP namun akhirnya kebijakan ini ditunda Luhut. Padahal, menurut Sahroni hal ini penting sekali demi menghindari penyebaran corona ke daerah-daerah dengan fasilitas kesehatan yang lebih terbatas dibanding Jakarta.

“Pak LBP (Luhut) jangan kayak Perdana Menteri Indonesia. Ini kondisi sudah darurat. Pemerintah sudah harus betul-betul memikirkan keselamatan warganya,” ujar Sahroni.

Sahroni juga mengingatkan Luhut untuk bertindak seperti halnya Presiden Ghana Akufo Addo yang ketika mengumumkan kebijakan partial lockdown di Ghana. Presiden Ghana, menyebut tahu cara menghidupkan kembali perekonomian, tapi tidak tahu adalah cara menghidupkan kembali manusia.

“Apakah pemerintah kita sudah ada pertimbangan seperti itu?” ujar Sahroni.(*)