GELORA.CO - Saran mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kompensasi kepada Pemerintah China untuk menangani virus corona (Covid-19) dinilai sebatas kritik keras pada ketergantungan China.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah yakin kompensasi berupa penghapusan semua utang di Indonesia, serta jaminan restitusi dan remedial lantaran Covid-19 berasal dari Wuhan diyakini tidak akan diberikan Pemerintah China.
“Jadi statemen itu lebih pada soal kritik kebijakan Jokowi yang kian tertinggal dalan penanganan, bukan dalam tafsir harfiah," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (7/4). .
"Tidak mungkin (China beri kompensasi) dan tidak ada relasinya," imbuhnya menegaskan.
Atas dasar itu, pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini menilai pemerintah memang lamban menangani virus mematikan asal Kota Wuhan, China itu hingga akhirnya menyebar ke Indonesia.
"Andai kesigapan pemerintah mengemuka sejak awal, tidak ada silang pendapat antar elite, semua satu komando presiden, rasanya wabah ini sudah memiliki tanda berkurang," tuturnya.
Kendati begitu, lambatnya penanganan ini mesti segera diperbaiki oleh presiden selaku komandan rakyat agar tidak tersesat jauh dan Covid-19 semakin merebak di tanah air.
"Buat kebijakan sejalan dengan upaya pencegahan," tandasnya. (Rmol)