GELORA.CO - Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra tengah menjadi polemik di masyarakat. Ini berkaitan dengan ulahnya berkirim surat dengan menggunakan kop Sekretariat Kabinet (Setkab) ke camat Indonesia.
Bukan hanya kop surat yang dipermasalahkan, tapi juga adanya dugaan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi yang disoroti. Ini lantaran surat itu meminta camat untuk menyertakan perusahaannya dalam giat relawan desa melawan Covid-19.
Terlepas dari itu, Andi Taufan telah menyampaikan minta maaf dan menyatakan menarik kembali surat yang diedarkan pada 1 April lalu itu.
Bagi politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, hikmah yang dapat dipetik dari kasus ini adalah tidak kompetennya lingkar istana dalam mengelola administrasi.
Di mana masalah administrasi yang demikian sudah kerap terjadi dan terus berulang.
“Inti sebenarnya dari surat stafsus milenial itu adalah administrasi dan power di sekitar istana dikelola dengan tidak profesional dan kompeten,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Selasa (14/4).
“Dan ini sdh bolak balik terjadi. Mulai I don’t read what i sign, pernyataan berkali-kali direvisi dan lain-lain. Ini baru yang diketahui publik. Belum yang tidak,” sambung Jansen.
Menurutnya, rakyat hanya bisa mengingatkan apa yang telah terjadi. Walaupun mereka yang diingatkan selalu tidak menghiraukan.
Dia lantas menganalogikan seorang anak yang mengingatkan orang tua di rumah. Terkadang apa yang diingatkan itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan.
“Bisa karena dia tidak tahu, dia lupa, atau karena dia memang salah. Soal didengar apa tidak urusan dialah itu. Jika dalam kata-kata mengingatkan itu ada kritiknya, itulah demokrasi,” tutupnya. (*)