GELORA.CO - Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy meminta pemerintah pusat memperhatikan penolakan masyarakat atas rencana 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok masuk ke Indonesia untuk bekerja di PT VDNI, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mPasalnya, kata Aboe, informasi kedatangan TKA itu telah membawa kericuhan di publik.
"Banyak penolakan dari masyarakat, DPRD ataupun dari pemerintah daerah. Hal ini seharusnya diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat," kata Aboe, Kamis (30/4).
Habib Aboe -panggilan karibnya- lantas menyoroti kontradiksi yang diperlihatkan pemerintah. Di satu sisi pemerintah membatasi pergerakan warga dan meminta masyarakat berdiam di rumah.
Namun, di sisi lain justru pemerintah mau mengizinkan ratusan warga negara Tiongkok pencari kerja masuk wilayah RI. Menurut Aboe, kondisi itu makin kontradiktif karena Indonesia juga sedang menghadapi masalah terkait banyaknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi corona.
"Tentunya ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah warga Tiongkok lebih diprioritaskan daripada rakyat sendiri," ungkap Aboe.
Ketua Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) itu menegaskan, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menkum HAM Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. "Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia?” kata dia.(*)