GELORA.CO - Pemerintah memberikan keringanan kepada tukang ojek hingga sopir yang memiliki cicilan kendaraan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan mereka akan diberi kelonggaran kredit selama satu tahun.
"Saya kira ini juga perlu disampaikan ke mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran atau relaksasi selama 1 tahun," kata Jokowi dalam ratas soal virus Corona bersama menteri dan gubernur yang disiarkan langsung oleh Setpres, Selasa (24/3/2020).
Namun, hal itu belum sepenuhnya dirasakan oleh driver taksi online di lapangan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO), Wiwit Sudarsono, anggotanya masih ada yang ditagih angsuran kendaraan, meski pendapatannya sedang sulit akhir-akhir ini.
Harusnya kan dibuat surat tertulis ditujukan kepada pembiayaan-pembiayaan itu. Sehingga tidak ada lagi pembiayaan yang nagih. Karena saat ini saya masih dapat laporan masih ada leasing yang datang ke rumah, meskipun setelah disampaikan seperti itu (pendapatan berkurang karena virus corona) mereka melunak," kata Wiwit kepada detikOto, Selasa (24/3/2020).
"Saya juga baru kemarin dapat penagihan asuransi, berarti kan nggak ada surat resmi dari pemerintah," sambungnya.
Wiwit sendiri mengaku bahwa pemasukan driver taksi online di tengah pandemi virus corona turun drastis. Apalagi ditambah perusahaan yang melakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH).
"Yang tadinya kita bisa mendapatkan 10-17 order per hari, saat ini paling hanya 1, paling banyak 5 atau 6. Sangat parah menurut kami," kata Wiwit.
Menurutnya, pada hari-hari normal biasanya driver taksi online mendapat pemasukan Rp 350 ribu sampai Rp 500 ribu per hari. Dengan berkurangnya orderan, pemasukan taksi online paling banyak hanya Rp 200 ribu sehari.
Di masa-masa seperti ini, taksi online bisa dibilang lebih terpukul dibanding ojek online. Soalnya, ojek online punya strategi lain saat orderan penumpang sepi dengan beralih melayani antar makanan maupun barang. Sementara taksi online tidak ada layanan lain di luar tumpangan orang.
"Karena roda empat (taksi online) berhubungan dengan orang langsung, sehingga tidak ada strategi lain. Meskipun ada yang tidak online kemudian merentalkan mobilnya, tapi orang bepergian juga berkurang. Nggak ada solusi lain untuk roda empat ini. Sehingga kami mengharapkan kepada pemerintah membuat kebijakan secara tertulis," katanya.(dtk)