GELORA.CO - Masa pemerintahan 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, sejumlah pihak menagih 10 janji yang pernah disampaikan kedua pemimpin itu pada masa kampanye lalu. Diantaranya, kemiskinan turun dan kartu sembako murah, klaim jaminan pendidikan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, kartu Pra-Kerja untuk dua juta orang yang belum masuk dunia kerja.
Tokoh serikat buruh Alson Naibaho mempertanyakan janji Jokowi terkait kartu pra kerja untuk 2 juta orang yang belum masuk dunia kerja. Karena selain sumber anggaran yang tidak diketahui darimana. Apalagi akan dialokasi anggaran Rp10 triliun untuk kartu pra kerja. Padahal saat ini anggaran negara sedang defisit.
"Kalau menurut saya nggak akan terpenuhi janji mewujudkan kartu pra kerja itu. Jadi janji sekedar janji," kata Alson kepada Harian Terbit, Senin (3/2/2020).
Menurut Alson yang juga Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta ini, untuk mewujudkan janji kartu pra kerja akan terkendala dari mana sumber dana, pelaksanaan di lapangan dan koordinasi antar lembaga.
“Tapi karena sudah dijanjikan terhadap rakyat Indonesia maka Jokowi harus komitmen menjalankan janji-janjinya. Jokowi harus mencari solusi untuk mengatasi sumber pendanaannya. Kalau program ini dibatalkan sangat tidak mungkin,” katanya.
Apalagi, sambung Naibaho, selain kartu pra kerja, ada beberapa janji Jokowi yang hingga belum dipenuhi. Di antaranya, janji menyediakan lapangan kerja, membangun dunia pendidikan yang match dengan dunia industri serta peningkatak jaminan sosial dan kesejahteraan untuk para buruh.
Sementara itu, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, sampai saat ini janji yang diucapkan Jokowi masih janji tinggal janji. Disisi lain, janji-janji yang disampaikan Jokowi pada Pilpres 2014 saja masih banyak yang belum direalisasikan.
"Kartu pra-kerja pasti sulit terealisasi. Dan pasti sangat mengecewakan bagi 2 juta tenaga pra kerja yang berharap. Tapi bisa saja Jokowi bikin alibi keuangan negara defisit sebagai cari aman. Sebagai mana janji terhadap PNS yang bikin kecewa itu," jelasnya.
Muslim mengaku tidak bisa membayangkan jika 2 juta tenaga pra kerja itu menuntut janji Jokowi dan turun ke jalan. Karena dipastikan janji tersebut tidak bakal terealisasi. Karena dari mana sumber dana untuk menyediakan anggaran Rp10 triliun. Oleh karena itu untuk para pencari kerja untuk tidak berharap banyak kepada Jokowi.
Apalagi ada 10 janji Jokowi yang hingga kini belum terealisasi. Di antaranya, akan menurunkan kemiskinan dan kartu sembako murah, jaminan pendidikan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, sertifikasi tanah dan konsesi lahan, dana desa akan capai Rp 400 triliun, koperasi petani dan bank mikro nelayan dan rasio elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan.
Terpisah, Koordinator Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan, Menkeu Sri Mulyani juga mengaku resah dengan janji-janji kampanye Jokowi, antaranya. Kartu Pra Kerja. Oleh karena itu pengakuan Sri Mulyani yang resah dengan janji kampanye Jokowi sulit terealisasi.
"Menteri saja ragu. Maka rakyat jangan terlalu berharap. Apalagi APBN 2019 defisit parah. Januari 2020 pemerintah sudah tambah utang Rp. 90,3 triliun. Penerimaan pajak meleset. Tahun ini, 2020, ekonomi diprediksi makin sulit. Belum ada tanda-tanda ada perbaikan. Namun tidak menutup kemungkinan Jokowi akan merealisasikan janjinya. Solusinya pecat menteri yang meragukannya. Pecat Sri Mulyani," ujarnya.
Sya'roni memaparkan, janji kartu Pra-Kerja bisa direalisasikan jika Jokowi berani menurunkan kupon atau bunga SUN. Sehingga selisih bunga SUN bisa dialihkan untuk program kartu pra-kerja. Karena tahun ini total bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp. 295 triliun. Oleh karena itu solusinya pangkas bunga utang untuk dialihkan ke program kartu pra kerja.
"Itu kalau Jokowi berani melakukan negosiasi ulang. Dan yang terpenting pecat dulu menteri neo-lib yang pro bunga tinggi. Kalau Jokowi tidak berani lakukan negosiasi ulang, tidak berani pecat Sri Mulyani, maka solusi satu-satunya tambah utang lagi," jelasnya.
Untuk merealisasikan kartu pra kerja, sambung Sya'roni, maka Jokowi bisa bilang, APBN jeblok, bunga yang dikasih terlalu tinggi, oleh karena itu perlu rasionalisasi, perlu potong bunga, agar setara dengan negara - negara tetangga yakni dibawah 5 persen.
"Terpenting Jokowi harus merealisasikan janjinya pertumbuhan ekonomi melesat tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rakyat semakin makmur dan sudah tidak memerlukan kartu ini-itu lagi," paparnya.
Menkeu Resah
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku resah lantaran harus ikut bertanggung jawab mengakodomodasi janji- janji kampanye Presiden Jokowi. Pasalnya banyak janji-janji kampanye Jokowi selama Pilpres 2019 lalu, punya dampak sensitif pada pengelolaan anggaran.
Dicontohkannya, salah satu janji kampanye yang cukup membuatnya risau adalah kartu pra-kerja. Sebabnya, Jokowi memberikan janji untuk memberikan kartu pra-kerja kepada kepada 2 juta penduduk dengan alokasi anggaran Rp 10 triliun.
"Salah satu yang di-promise Presiden kala itu kartu pra-kerja Rp 10 triliun. Ini saya tanya 'Pak ini gimana caranya?' kemudian Pak Presiden bilang 'Udah dipikirin nanti saja. Pokoknya kampanye dulu," ucap Sri Mulyani menirukan jawaban Jokowi saat itu, di Jakarta, Kamis (31/1/2020), dilansir Kompas.com.
10 Janji Jokowi-Ma’ruf
1. Kemiskinan turun dan kartu sembako murah
2. Klaim jaminan pendidikan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
3. Program Mekaar dan UMI (Pembiayaan Ultra Mikro)
4. Sertifikasi tanah dan konsesi lahan
5. Dana desa akan capai Rp 400 Triliun
6. Koperasi petani dan bank mikro nelayan
8. Kartu Pra-Kerja
9. Permudah usaha generasi muda
10. Akses internet cepat