GELORA.CO - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menegaskan pemerintah belum mengeluarkan sikap resmi terkait nasib WNI Eks ISIS di Suriah. Pemerintah juga belum memiliki rencana pemulangan ratusan WNI eks ISIS itu.
"Soal pemulangan ini sama sekali belum ada dalam rencana pemerintah, sama sekali belum ada. Dengar baik-baik ya, ini berdasarkan informasi intelijen dikabarkan, informasi intelijen itu datang dari BNPT, kemudian di polisi sendiri sama BIN," kata Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Selasa (11/2/2020).
"Jadi sama sekali tidak ada rencana, sama sekali pemerintah itu tidak punya ada niat, tidak ada sama sekali rencana pemulangan. Nggak ada, sama sekali belum ada. Maka informasi itu belum terverifikasi, informasi itu juga belum bisa tahu tentang kebenarannya makanya baru dapat informasi," imbuh Ngabalin.
Menurut Ngabalin, pembahasan akan ada namun itu pun masih rencana pembahasan, tidak ada rencana pemerintah memulangkan WNI eks ISIS sampai saat ini. Bagi Ngabalin, eks ISIS yang disebut-sebut orang Indonesia itu juga sudah tidak lagi berstatus WNI.
"Ini kan sesungguhnya eks tentara ISIS yang eks WNI. Ingat ya, sekali lagi, ini adalah eks tentara ISIS dan eks WNI. Ya karena kalau dia sampai dengan 13, 14, 16 tahun atau 9 tahun dia tidak punya identitas diri negara mana, dia tidak punya paspor, paspornya tidak ada sementara yang mereka lakukan adalah kejahatan internasional," sebut Ngabalin.
Selain itu, Ngabalin menyebut nasib tentara-tentara ISIS ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah Indonesia. Menurutnya, ISIS telah kalah dan para tentara ISIS jadi tanggung jawab Irak dan Suriah.
ISIS-nya kalah nih, ISIS kan punya pasukan punya tentara, Islamic State Iraq-Syria. Dia kalah nih, kalau dia kalah maka ada di bawah kewenangan pemerintah Suriah dan Irak. Apa urusannya dengan Indonesia? Sehingga orang-orang yang pernah melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang sah baik Suriah maupun Irak biar saja nanti Suriah dan Irak menghukum mereka," ucap Ngabalin.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan hingga kini belum selesai memverifikasi 600 lebih WNI eks ISIS. Mayoritas perempuan dan anak-anak.(dtk)