GELORA.CO - Menkopolhukam Mahfud MD menjadi pembicara pembuka acara Workshop Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten se-Indonesia (ADKASI). Dia menjabarkan kembali sejarah DPRD pada saat orde baru.
Mahfud mengatakan, DPRD saat ini dianggap buruk, karena salah satunya imbas dari sistem di Orde Baru. Pada saat itu, DPRD menjadi penentu kepala daerah terpilih. Saat itu money politics meraja lela.
Dia lalu membandingkan orde reformasi yang menurutnya saat ini sama saja, namun berbeda sistem.
"Tapi apakah lebih baik? Tidak. Kalau dulu money politics dalam pemilihan kepala daerah itu ada di DPRD, sekarang berpindah ke pimpinan partai," kata Mahfud MD di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Senin (24/2).
Mahfud meyakini hal itu benar adanya. Sebab, kata dia, berita itu sudah banyak juga dimuat di media massa.
"Ndak bayar ke DPRD, bayar ke partai, mahar namanya. Ini terus terang saja, begitu. Ya betul, ya betullah. Wong sudah dimuat di koran begitu. Orang kan bilang itu tidak ada, tetapi yang kalah itu melapor, yang menang tidak. Yang kalah melapor saya bayar sekian ke pimpinan partai," sambungnya lagi.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, hal itu adalah ujian dalam politik Indonesia. Dia mengamini, ketika DPRD diberi kekuasaan seperti Orde Baru menghasilkan demokrasi yang buruk. Namun, pada saat ini ketika kewenangan DPRD dipangkas hasilnya tak jauh berbeda.
Oleh karena itu, dia mengatakan pemerintah akan mencari solusinya. Sebagaimana politik yang selalu mencari jalan baru.
"Mari kita sekarang mencari keseimbangan baru. Politik itu begitu, mencari keseimbangan baru," tutup Mahfud MD.(kp)