Geram Atas Tuduhan Veronica Koman, Kapolda Papua: Ujung-ujungnya Cari Makan! Jangan Jual Bangsa Ini -->
logo

15 Februari 2020

Geram Atas Tuduhan Veronica Koman, Kapolda Papua: Ujung-ujungnya Cari Makan! Jangan Jual Bangsa Ini

Geram Atas Tuduhan Veronica Koman, Kapolda Papua: Ujung-ujungnya Cari Makan! Jangan Jual Bangsa Ini

GELORA.CO - Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengomentari kabar terkait data-data yang disampaikan Veronica Koman kepada Presiden Jokowi. Disebutkan, Veronica mempunyai bukti-bukti sejumlah data penggaran HAM yang terjadi di Papua.

Data itu berisi, daftar 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018.

"Saya tegas katakan, pernyataan seorang saudara Veronica Koman, saya katakan tidak benar. Kami tangani secara profesional lewat penegakkan hukum positif. Jangan apa-apa di Papua langsung dipolitikkan," ujar Paulus di Jayapura, Jumat (14/2).

Paulus malah menawarkan bila ada yang ingin data lengkap mengenai para tersangka tersebut, Polda siap memberikannya. Sementara Veronica Koman disebut hanya ingin mencari perhatian untuk kepentingan pribadinya.

"Ini kan ujung-ujungnya cari makan juga. Cari makan, cari makan saja yang positif dan baik. Jangan jual negara dan bangsa ini. Dia (Veronica Koman) siapa sih sebenarnya? Warga negara mana dia? Kok tega sekali melakukan seperti itu," kata Paulus.

Ia pun menantang Veronica Koman untuk beradu data dengan pihak kepolisian di Papua.

Sebab, menurut Paulus, sangat tak logis apabila Veronica menyampaikan sesuatu tentang Papua, namun tidak berada di lapangan.

Untuk itu, Paulus mengajak tersangka provokasi yang masuh dalam Daftar Pencarian Orang itu, untuk datang kepadanya, agar ia tunjukkan sendiri data yang sebenarnya.

“Kalau berani datang ke sini berhadapan dengan kami di sini. Biar saya tunjukan di depan mata dia apa yang sebenarnya terjadi," kata Paulus. 

Sebelumnya diberitakan, Veronica Koman dan sekelompok aktivis menyerahkan data berisi 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018 kepada Presiden Joko Widodo.

Veronica menuturkan, dokumen itu diserahkan saat Jokowi berkunjung ke Canberra, Australia, Senin (10/2).

Jadi kami tim memutuskan untuk enggak perlu terlalu fokus bagaimana cara penyerahannya. Tapi kita fokus pada substansi bahwa Presiden sudah kantongi datanya," kata Veronica, seperti dituliskan dalam akun media sosialnya.(rmol)