Begini Usulan Dewan Riset Daerah Saat Jakarta Tak Lagi Menjadi Ibukota
logo

25 Februari 2020

Begini Usulan Dewan Riset Daerah Saat Jakarta Tak Lagi Menjadi Ibukota

Begini Usulan Dewan Riset Daerah Saat Jakarta Tak Lagi Menjadi Ibukota


GELORA.CO - Dewan Riset Daerah memberikan usulan bagi Jakarta saat tak lagi menjadi ibukota/RMOL

Pemindahan ibukota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang prosesnya segera dimulai akan berdampak terhadap status Jakarta. Nantinya, Jakarta tak lagi menyandang status ibukota.

Sejumlah usulan pun mulai bermunculan, soal status Jakarta di masa yang akan datang. Salah satunya dari Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta yang telah melakukan riset terkait masa depan Jakarta usai tak lagi menyandang status Ibukota Negara.

Berdasarkan riset, DRD DKI akhirnya mengusulkan agar Jakarta menjadi Daerah Khusus Bisnis dan Riset Internasional. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DRD DKI, Eman Sulaeman saat dijumpai di Komisi B DPRD DKI, Senin (24/2).

"Sekarang Jakarta sebagai ibukota negara, tapi otomatis status ibukota negara dicabut dan di UU ibukota menjadi Kalimantan Timur. Nah di situ juga dibuat UU untuk Jakarta. Saran kami, Jakarta menjadi Daerah Khusus Bisnis dan Riset Internasional," terang Eman.

Menurut Eman, hal tersebut perlu disiapkan dalam rangka menghadapi potensi minusnya pendapatan daerah usai Jakarta tidak lagi berstatus sebagai Ibukota Negara.

"Mengingat status ibukota memang menguntungkan Jakarta. Pembangunan jadi lebih cepat, tamu negara banyak menggunakan penginapan di Jakarta, belum lagi seminar internasional. Dengan pindahnya ibukota, maka ada pengurangan pendapatan," jelasnya.

Kualitas infrastruktur Jakarta yang lebih maju dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, juga keberadaan Jakarta sebagai ibukota negara-negara di ASEAN turut menjadi bahan pertimbangan DRD DKI untuk mengusulkan hal tersebut.

"Jadi jangan degradasi, (Jakarta) harus jadi kota internasional bahkan bisa lebih maju," imbuhnya.

Eman menambahkan untuk memaksimalkan hal tersebut, Pemprov DKI perlu mempersiapkan tenaga kerja dengan serius guna memenuhi lapangan kerja yang ada nantinya.

"Sekarang Pemprov harus mempersiapkan tenaga kerjanya. Khususnya lulusan SMK yang katanya tidak banyak terserap kerja, harus diberikan pelatihan supaya mendukung Jakarta menjadi daerah khusus bisnis dan riset internasional," demikian Eman.[rmol]
loading...