GELORA.CO - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluhkan soal tiket online yang belum terealisasi dengan baik di Terminal Pulo Gebang. Menurutnya semenjak tiga tahun lalu dia telah memerintahkan operator terminal untuk menerapkan hal ini.
Bahkan, saking jengkelnya dia mengancam mencopot semua pejabat stakeholder terkait terminal Pulo Gebang. Dia memberikan waktu selama tiga bulan untuk membereskan permasalahan layanan tiket ini.
"Saya kasih waktu tiga bulan untuk diselesaikan maka jelang lebaran itu sudah beres. Kalau ini tidak terjadi, pejabatnya saya ganti semua," ucap Budi Karya dalam acara Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan (TSMA), di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).
Dia sempat menyebutkan tiga lembaga yang ditugaskan untuk koordinasi mengurus Terminal Pulo Gebang. Diantaranya adalah Badan Pengartur Transportasi Jakarta (BPTJ), Ditjen Perhubungan Darat, dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
"Saya minta tiga tahun ini ke BPTJ, Ditjen Darat, dan Dishub DKI," ucap Budi Karya.
Dia meminta semua operator terminal jangan menyusahkan masyarakat. Menurutnya, hingga kini pemerintah sudah berikan bus hingga fasilitas terminal bagus di Pulo Gebang maka harus dikelola dengan baik.
"Karena kasihan masyarakat ini, dikasih bus bagus kita kasihkan ke DKI Jakarta, terminalnya juga sudah bagus. Ini harusnya dikelola dengan baik," ungkap Budi Karya.
Sebelumnya, Budi Karya mengaku marah-marah dalam kunjungannya ke Terminal Pulo Gebang. Pasalnya, fasilitas tiket online yang diperintahkan olehnya diterapkan sejak 3 tahun lalu belum terealisasi dengan baik.
"Ini Pulo Gebang saya kecewa, waktu ke sana saya marah sekali. Saya tiga tahun tugaskan tim di sana buat tiket online tapi tidak terjadi," ucap Budi Karya.
Selain masalah tiket online, Budi Karya juga menyoroti soal terminal gelap yang masih marak di sekitar Terminal Pulo Gebang.
"Saya tugaskan semua tim juga untuk tidak ada lagi terminal bayangan, nyatanya ini masih ada. Terminal bayangan ini harus ditiadakan," ucap Budi Karya.[dtk]