Kongres AS Loloskan “UU Uighur” untuk Jatuhkan Sanksi Pejabat Cina
logo

4 Desember 2019

Kongres AS Loloskan “UU Uighur” untuk Jatuhkan Sanksi Pejabat Cina

Kongres AS Loloskan “UU Uighur” untuk Jatuhkan Sanksi Pejabat Cina

GELORA.CO - Dewan Perwakilan Amerika Serikat pada hari Selasa secara bulat  menyetujui undang-undang yang akan menjatuhkan sanksi pada pejabat Cina atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim, mendorong Beijing untuk mengancam kemungkinan pembalasan seperti dua negara ekonomi terbesar di dunia itu berusaha untuk menutup kesepakatan perdagangan.

RUU itu adalah versi amandemen dari Senat S. 178 untuk mendukung Uighur, sebuah kelompok etnis Muslim di wilayah Xinjiang Cina barat, dan disahkan pada hari Selasa, dengan pemungutan suara 407 (mendukung)-1 (menolak).

Kementerian luar negeri Cina pada hari Rabu mendesak AS untuk menghentikan RUU dan bersumpah untuk merespons lebih lanjut jika undang-undang tersebut berlanjut, tanpa memberikan perincian.

Sekretaris Partai Komunis Xinjiang, badan pemerintahan daerah otonom, Chen Quanguo memimpin daftar orang-orang yang secara khusus ditunjuk untuk melakukan tindakan.

RUU yang disebut UU Uighur (Uyghur Act) dilakukan melalui proses yang melibatkan presentasi, diskusi, dan persetujuan di Senat.

Jika disetujui, itu akan diserahkan kepada Presiden Donald Trump untuk menjadi hukum.

Perkembangan ini tentu saja akan menambah ketegangan hubungan bilateral Cina-Amerika, hanya beberapa hari setelah Trump menandatangani undang-undang yang dianggap mendukung para perusuh pro-demokrasi Hong Kong.

Tindakan Trump telah menerima kecaman Cina.

Undang-Undang Uighur diajukan di Kongres AS sebagai tanggapan atas berbagai upaya untuk menarik perhatian pada penindasan Muslim Cina yang sedang berlangsung di antara kelompok etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.

Ini termasuk penahanan dan penahanan hingga satu juta kelompok etnis yang dipaksa melalui proses pencucian otak melalui penganiayaan fisik dan mental.

Kelompok etnis Muslim Uighur ditempatkan secara paksa di kamp-kamp yang diekspos oleh organisasi non-pemerintah (LSM) dan media internasional melalui gambar-gambar yang didukung satelit.

Secara bertahap, pemerintah Tiongkok harus mengakui keberadaan kamp penahanan.

Namun, Cina menegaskan kamp itu, yang terletak di wilayah barat Xinjiang sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sukarela.[]
Loading...
loading...