GELORA.CO - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Kamis 21 November 2019. Dalam kesempatan ini, agenda yang dibahas adalah mengenai masalah terorisme. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, meminta tanggapan Suhardi terkait permyataan mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyebutkan adanya 3 persen TNI terpapar radikalisme.
Kemudian Suhardi memberikan jawaban atas hal itu dan mengatakan data BNPT sendiri tak pernah menyebutkan hal itu. Menurut Suhardi, begitu pernyataan tersebut keluar, Menkopolhukam saat itu, yakni Wiranto juga langsung menghubunginya. Wiranto ketika itu meminta data soal klaim Ryamizard.
"Begitu ada statement itu, kami ditelpon Pak Wiranto langsung, ‘Hardi, dari mana data itu?’ ‘Kami juga tidak tahu, Pak, silakan Bapak tanya Pak Menhan [Ryamizard], karena kami juga tidak punya data itu, bahkan saya dengar juga akan ada penelitian masalah tersebut.’ Jadi data tidak pernah kami dapatkan tapi kami dapatkan informasi-informasi," kata Suhardi saat menirukan potongan percakapannya dengan Wiranto di Gedung DPR, Kamis 21 November 2019.
Menurut Suhardi, BNPT selaku lembaga telah bekerja sama dengan Kemenpan RB, dan instansi lainnya untuk memberantas paham radikal di dalam ASN. Suhardi mengatakan meskipun dirinya memiliki pemetaan terkait paparan radikalisme di instansi kenegaraan, Ia tak ingin sembarangan merilis hasil temuan tersebut.
"Kita sampaikan bagaimana kita ketahui, kita mereduksinya, sama dengan perguruan tinggi. Kami tidak pernah merilis jumlah perguruan tinggi sekian, semua ada tapi tebal tipisnya berbeda-beda. Jangan sampai kalau kita merilis, apalagi ada perguruan tinggi terbaik di negeri ini terus mau ke mana anak-anak kita, mau ke mana anak-anak Indonesia? Tugas kami lah mereduksi untuk menghilangkan itu tapi tidak dengan merilis itu, konsep kami tidak seperti itu," paparnya.
BNPT, kata Suhardi, terus melakukan upaya penanggulangan terorisme, salah satunya dengan mengumpulkan para guru besar dan memberikan pemahaman agar tidak memberikan materi yang menyimpang atau cenderung radikal.
Mantan Kabareskrim Polri itu juga kembali memastikan bahwa data yang disebut Ryamizard itu tidak akurat.
"Tidak akurat, mungkin bapak bisa tanya sama Mabes TNI," ujar Suhardi kepada Sudding.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu menyebut ada tiga persen dari anggota TNI yang terpapar radikalisme. Ia menyarankan anggota TNI yang yang sudah terpapar harus di luruskan, bahkan bila perlu lagi tidak menjadi anggota TNI.
"Saya kecewa kalau ada yang 3 persen yang sudah pudar, harus dibetulkan lagi kalau enggak diselesaikan saja dia itu, enggak perlu jadi tentara, ngotor-ngotorin saja," kata Ryamizard dalam acara silaturahmi tokoh bangsa 'Pancasila Perekat Kita, Satu Nusa, Satu Bangsa' di Hotel Sahid Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
Ryamizard menjelaskan, bahwa prajurit TNI itu bersumpah dan setia terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. "Kalau ada TNI tidak Pancasila dia melanggar sumpah, dia celaka," katanya. [vn]