GELORA.CO - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menduduki kursi jabatan di salah satu perusahaan BUMN di bidang energi, kemungkinan jadi dirut PLN atau Pertamina.
Saat ini, BUMN energi yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN) memang tengah mengalami kekosongan jabatan direktur utama. Di sisi lain, PT Pertamina diisukan akan mengalami perubahan pimpinan. PT Pertamina kini dipimpin Nicke Widyawati.
Menteri BUMN Erick Thohir mengaku akan merombak kepemimpinan di seluruh BUMN.
"Perlulah figur-figur yang bagus untuk membantu di masing-masing unit BUMN. Tidak mungkin menteri dan wamen mengawasi kegiatan masing-masing BUMN setiap hari. Makanya kita perlu banyak figur yang bagus, nanti Senin (pekan depan) ada lagi, Kamis depan ada lagi, ya kan yang penting bagus," kata Erick di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).
Dia memastikan, kepemimpinan di 142 BUMN akan diganti. "Mungkin sampai tahun depan (ada penggantian), kan ada 142 BUMN, kalau setahun 365 hari, kalau 142 BUMN dibagi 365 hari setiap 3 hari ada yang diganti," ungkap Erick.
Terkait kemungkinan Ahok menjadi petinggi salah satu BUMN meski berstatus mantan narapidana, Erick mengatakan sudah ada tim ahli yang meneliti mengenai hal tersebut.
"Kan sudah ada ahli-ahlinya, tanya ahlinya saja. Kalau kita kan korporasi, kita percaya good corporare governance dan beliau punya kontribusi ya kan? Pak Sandiaga Uno saja sudah mengatakan hal yang positif (mengenai rencana pengangkatan Ahok)," tambah Erick.
Erick pun kembali mengatakan bahwa banyak BUMN yang membutuhkan figur mumpuni untuk memimpin.
Erick mengaku sebelumnya sudah menyerahkan nama-nama calon direksi untuk tiga BUMN yaitu Bank Mandiri, BTN dan Inalum ke rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
"Kemarin nanya dirut Bank Mandiri sama BTN, sekarang ganti, nanti minggu depan ganti lagi, kepastiannya nanti awal Desember," tambah Erick.
Erick memastikan orang-orang yang ditetapkan sebagai petinggi BUMN harus mundur dari jabatannya di partai politik.
"Semua yang terlibat di BUMN, apakah komisaris dan direksi harus bebas (dari politik), kalau memang orang partai harus mengundurkan diri, staf khusus BUMN juga sudah melakukan itu," tegas Erick Thohir. [nn]