Oleh : Muslim Arbi
Jika sesuai agenda Partai Golkar akan melakukan Munas pada 3-6 Desember mendatang.
Airlangga Hartarto yang masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar saat ini juga menjabat sebagai Menko Perekonomian. Padahal Ketua-Ketua Partai sebelumnya seperti Wiranto, Ketua Partai Hanura dan juga Sutiyoso Ketua PKPI mundur dari ketua Umum saat menjabat di pemerintahan, Wiranto sebagai Menkopolhukam dan Sutiyoso sebagai Kepala BIN.
Juga sejumlah kader PDIP saat duduk di pemerintahan seperti, Puan Maharani, Tjahyo Kumolo, Pramono Anung, mereka melepaskan jabatan politik di PDIP. Jadi jika Jokowi mempertahankan kan Airlangga sebagai Ketum Partai yang masih duduk di Kabinet, dianggap tidak konsisten dan mendua dalam penataan kepemerintahan dan ketauladan dalam tata kelola birokrasi.
Dalam situasi perekonomian nasional yang mengalami stagnansi karena selama periode 2014-2019, Jokowi tidak mencapai angka pertumbuhan 7 % seperti yang di janjikan pada pilpres 2014 dan hanya bertahan di angka 5% sungguh situasi ekonomi yang berat. Bahkan sudah mendekati lampu kuning. Dan Menko Perekonomian yang membawahi 12 Kementerian teknis serta sejumlah instansi di bawahnya bukan pekerjaan yang mudah untuk membagi waktu, pikiran dan tenaga.
Jika memimpin Menko Perekonomian sambil menjadi ketua umum partai politik rasanya tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan. Hal ini otomatis akan membuat target dalam bidang perekonomian tak tercapai jika mendayung di dua perahu sekaligus.
Track record Airlangga saat memimpin Kementerian Perindustrian dan memimpin Golkar pada kabinet pertama Jokowi sudah membuktikan itu. Bahkan ketika Airlangga di dapuk sebagai Menko Perekonomian, ada aktifis yang terheran-heran. Jangan-jangan Airlangga dipilih jadi Menko Perekonomian karena membela Mobil Esemka. Sambil tertawa sang aktifis itu seruput kopi sambil melemparkan puntung rokoknya.
Apalagi sekarang ini ancaman resesi dunia sudah mulai merambah Hong Kong dan sejumlah Negara di Eropa. Hal yang sama pasti akan di alami di negara-negara Asia termasuk Indonesia. Di sini posisi Menko Perekonomian tidak bisa bekerja sambil lalu.
Tekanan Ekonomi yang di alami masyarakat pada rezim ini sungguh sangat terasa. Ekonomi stagnan di 5 %, sektor riil tidak bergerak, sejumlah pengusaha mengalami kebangkrutan, pabrik tekstil tutup karena serbuan Tekstil Cina dan berbagai produk lain nya. Pertokoan dan kios-kios di pasar sepi dan tutup, ini akibatkan tekanan ekonomi dan sosial di masyarakat.
Neraca perdagangan yang minus dan defisit APBN Rp 267 T per Oktober akan menjadi ancaman nyata bagi kondisi keuangan negara dan perekonimian nasional. Ini sangat mengkhawatirkan. Investor hengkang dari pasar bursa dan kabinet yang unfriendly market menjadi ancaman nyata negeri ini.
Belum lagi rencana kenaikkan iuran BPJS, dan lain lain nya. Semua akan menyebabkan Rakyat menengah bawah hidup di antra keputusasaan. Bisa menjadi ledakkkan sosial.
Evo Morales, Presiden Bolivia tersingkir ketika tidak mampu benahi ekonomi negerinya bisa terulang di sini. Pencitraan Morales tidak cukup sebagai Presiden untuk tetap bertahan pada periode berikutnya. Morales akhirnya lari meninggalkan negerinya.
Juga hutang negara yang sekarang sudah mencapai Rp 6000 T. Kewajiban membayar cicilan mencapai Rp 630 T per tahun. Artinya 1/3 APBN untuk bayar hutang. Akibat nya pemerintah harus menaikkan harga-harga sejumlah kebutuhan. Dan ini sangat membebani Rakyat.
Nah atas semua hal itu, apakah Jokowi masih mau pertahankan posisi Airlangga sebagai Menko Perekonomian sekaligus sebagai Ketum Partai? Atau jangan jangan pertahankan Airlangga ini ada kepentingan politis untuk 2024? Bagai mana mau maju bangsa ini sesuai moto Kabinet maju kalau tidak konsisten dalam tata kelola kabinet?
Akhir nya terpulang kepada Ketua Umum sekaligus Menko Perekonomian. Apakah akan meniru sang Ayah, Ir Hartarto sebagai Menteri di Kabinet Presiden Soeharto dan cukup sebagai Wakil Ketua Pembina Golkar atau tetap maju sebagai Calon Ketua Umum dan tetap bertahan sebagai Menko Perekonomian? Wallahu"alam.
(*Pengamat Sosial Politik)