GELORA.CO - Kian merapatnya Partai Gerindra ke kubu Koalisi Presiden Joko Widodo membuat sebagian pihak menjadi khawatir. Karena hal ini dinilai akan membuat berkurangnya kekuatan oposisi.
Sinyal merapatnya Gerindra dalam barisan koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo jilid II makin kuat seiring safari politik Prabowo Subianto belakangan ini. Hal inilah yang kemudian dianggap akan mengurangi kekuatan pihak oposisi dan menghambat perkembangan demokrasi ke depan.
Namun, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah buru-buru membantah kekhawatiran tersebut. Katanya, sistem demokrasi di Indonesia berasaskan Pancasila dan kegotongroyongan.
"Karena demokrasi Pancasila adalah gotong royong, maka kita tidak mengenal adanya oposisi dalam pemerintahan," ujar Basarah di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (16/10).
Basarah menyebut, jalannya pemerintah memang perlu diawasi. Tetapi, pengawasan tidak mesti dilakukan oleh oposisi.
"Fungsi pengawasan ini janganlah diartikan dalam perspektif oposisi sebagaimana yang dipraktikkan dalam sistem demokrasi liberal parlementer," jelasnya.
Dalam sistem di Indonesia, kata Politikus PDI Perjuangan ini, fungsi pengawasan secara dasar sudah melekat di DPR RI.
"Fungsi checks and balances yang ada di dalam sistem pemerintahan kita, di mana DPR di dalam tubuhnya melekat fungsi pengawasan," tukasnya. [rm]