GELORA.CO - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo kembali mengkritik perlakuan otoritas China terhadap warga muslim, termasuk etnis minoritas Uighur. Pompeo menuduh China telah melakukan 'pelanggaran hak asasi manusia (HAM) besar-besaran' terhadap warga muslim.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (10/10/2019), Pompeo juga menegaskan bahwa otoritas AS akan terus mengangkat isu ini dalam setiap forum.
"Ini tidak hanya pelanggaran HAM besar-besaran, tapi kami juga berpikir tidak menjadi kepentingan terbaik di dunia atau China untuk terlibat dalam perilaku seperti ini," ucap Pompeo dalam wawancara dengan televisi lokal, Public Broadcasting Service (PBS).
Saat ditanya lebih lanjut apakah Presiden China Xi Jinping bertanggung jawab, Pompeo menjawab: "Xi Jinping memimpin negara seperti pemimpin satu peleton tank, sebuah bisnis kecil atau sebuah negara, yang bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi atas nama Anda."
Otoritas AS pada pekan ini menambah panjang daftar hitam dengan memasukkan sejumlah perusahaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang diyakini terlibat dalam perlakuan kasar terhadap Uighur dan minoritas muslim lainnya di Provinsi Xinjiang, China.
Tidak hanya itu, AS juga mengumumkan pembatasan visa untuk pemerintah China dan pejabat Partai Komunis China yang diyakini bertanggung jawab atas penahanan atau penganiayaan terhadap warga minoritas muslim di Provinsi Xinjiang.
Otoritas China menyangkal tuduhan adanya perlakuan kasar terhadap Uighur.
Kedutaan Besar (Kedubes) China di Washington DC dalam pernyataan pada Selasa (8/10) waktu setempat, mengecam pemberlakuan pembatasan visa itu. Kedubes China juga menyebut tuduhan AS soal pelanggaran HAM sebagai 'dalih yang dibuat-buat' untuk mencampuri urusan dalam negeri China.
Lebih lanjut, China yang tengah terlibat perang dagang dengan AS selama 15 bulan ini, juga memandang dukungan AS untuk unjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong sebagai aksi mencampuri kedaulatan. Namun Pompeo menegaskan AS akan terus mengangkat isu pelanggaran HAM oleh China.
"Kami akan terus bicara soal pelanggaran HAM ini," tegas Pompeo dalam pernyataannya. "Seperti yang telah disampaikan Presiden (Donald Trump) dalam konteks lain di Hong Kong, kami ingin memastikan bahwa isu-isu ini ditangani dengan cara semanusiawi mungkin," imbuhnya.[dtk]