GELORA.CO - Partai Gerindra semakin pasti merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo, Senin (21/10) kemarin sore.
Kabar masuknya Gerindra dalam barisan koalisi pendukung Jokowi sempat diutarakan relawan Jokowi, Budi Arie Setiadi yang juga Ketua Umum Pro Jokowi (Projo). Menurutnya dalam pertemuan dengan relawan, Jokowi menegaskan keinginannya menerima bergabungnya Partai Gerindra dalam pemerintahan ke depan.
"Beliau juga menegaskan tidak semua parpol bisa bergabung dalam pemerintahannya. Selain tidak sehat bagi demokrasi juga akan mengurangi fungsi check and balances," ujar Budi.
Hal yang sama juga dikemukakan Koordinator Nasional Duta Jokowi, Joanes Joko. Menurut Joko, Jokowi tidak bisa mengakomodasi semua parpol di luar partai pendukungnya saat pemilihan presiden lalu dalam kabinet dalam periode kedua pemerintahannya.
"Hanya satu partai saja. Beliau menyadari siapa pun yang memimpin harus ada kekuatan yang mengontrol," ujar Joko. Pertemuan itu sendiri dihadiri sekitar 100 pimpinan relawan dan komunitas pendukung Jokowi sejak presiden ketujuh itu bertarung pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012, dan Pilpres tahun 2014.
Dalam pertemuan yang diselingi makan malam itu, Jokowi didampingi mantan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. "Harapan kami sebenarnya menteri itu harus punya loyalitas, profesionalitas, dan sudah berkeringat bersama sosialisasikan visi misi pak Jokowi dalam Pilpres lalu. Tapi semuanya kembali lagi pada presiden," ujar Joko.
Seperti diketahui, selain bertemu dengan Prabowo Subianto, Jokowi juga disambangi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, 10 Oktober 2019. Sehari setelah pertemuan, Jokowi mengakui formasi kabinet yang selesai disusun bisa berubah dengan pertemuan tersebut. "Iya (karena telah berbicang dengan SBY)," kata Jokowi.
Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik yang dikonfirmasi detikcom, mengatakan, urusan koalisi atau kabinet merupakan hak prerogratif Jokowi. Jadi Demokrat tidak ingin mencampuri keputusan presiden. Partai ini memasrahkan keputusan ke Jokowi.
"Kami menyerahkan semuanya kepada Pak Jokowi. Jadi sekali lagi masuk ataupun tidak masuk kabinet itu semuanya keputusan Jokowi karena toh kami tidak pernah melobi," kata Rachland.
Namun menurut Rachland, di mana pun posisi Demokrat baik di dalam atau di luar pemerintahan, Demokrat tetap akan mendukung Jokowi sebagai presiden pilihan rakyat tanpa syarat. "Kalau misalnya kami di dalam artinya kami bagian koalisi. Kalau kami di luar kan berarti tugas adalah menjalankan fungsi-fungsi kontrol terhadap pemerintah," katanya.
 Foto: Wasekjen PD Rachland Nashidik. (Farih-detikcom) |
Demokrat kata Rachland punya ciri khas. Partai yang didirikan pada 2001 itu selalu bersikap konstruktif terhadap pengelolaan kekuasaan presiden. "Jadi kalaupun kami berada diluar tentu kami akan ingatkan kalau ada hal-hal yang keliru," beber Rachland.
Ada pun kabar yang menyebut Demokrat mengajukan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menurut Rachland yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu, hanya merupakan pernyataan kader secara pribadi saja ke media. Bukan keputusan resmi partai.
"Demokrat tidak pernah diminta tidak pernah juga mengusulkan nama. Kalau ada kader yang sering muncul di media dan menyampaikan pendapat pribadi ya itu harapannya dia. Juru bicara resmi partai ya saya, kami atau saya tidak pernah diberi tugas oleh ketua umum untuk menyampaikan nama," kata Rachland.[dtk]