GELORA.CO - Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkesan acuh dengan nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.
Padahal, tiga pimpinan KPK telah mengundurkan diri secara halus dengan cara menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi.
Tiga pimpinan KPK menyerahkan mandat sebagai bentuk kekecewaan terhadap rencana revisi UU KPK yang telah disetujui Jokowi.
Para pimpinan KPK itu juga kecewa lantaran tidak pernah diajak oleh Jokowi untuk memdiskusikan hal tersebut.
Seiring dengan itu, para pegawai KPK melakukan aksi demontrasi. Mereka tegas menolak rencana revisi UU KPK.
Sebagian pegawai KPK juga menolak Irjen Firli sebagai Ketua KPK yang telah ditetapkan Komisi III DPR RI.
Akibatnya, konflik internal melanda internal KPK. Lembaga antirasuah ini pun terancam lumpuh. Namun Jokowi tetap diam.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyarankan agar Jokowi segera memanggil pimpinan KPK untuk berdiskusi.
“Kan mereka (pimpinan KPK) mengatakan, saya kok tak pernah diajak bicara tentang nasib KPK. Sekarang waktunya mereka diajak bicara dalam situasi seperti ini,” saran Mahfud.
“Saya kira presiden cukup bijaksana untuk mengundang mereka,” tambah Mahfud.
Sikap Jokowi yang terkesan acuh dengan kondisi KPK saat ini dipertanyakan banyak pihak. Pasalnya, Jokowi pernah sangat peduli pada lembaga anti rasuah ini pada tahun 2015 lalu.
Saat itu, calon Kapolri, Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka hingga berujung konflik KPK vs Polri.
Jokowi lantas memanggil Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri sekaligus Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti di Istana Bogor, Jumat 24 Januari 2015.
Tak lama setelah itu, Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, sehingga terpaksa mundur dari jabatan Ketua KPK.
Sebaliknya, Budi Gunawan yang mengajukan praperadilan dan menang di Pengadilan. Status tersangka Budi Gunawan dicabut.
Belakangan, Jokowi mengangkat Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 9 September 2016 menggantikan Sutiyoso. [ps]