GELORA.CO - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Gresik meminta kepada kepala daerah maupun direksi BUMN memberi sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) maupun karyawan terpapar radikalisme.
Badan Otonom (Banom) NU itu menduga banyak ASN maupun karyawan di Gresik yang terindikasi kuat mengikuti aliran intoleran tersebut. Ini menjadi rekomendasi Rapat Kerja Cabang (Rakercab) III Ansor Gresik di Pendopo Bupati, Sabtu (31/8/2019).
Ketua PC GP Ansor Gresik, Agus Junaidi Hamzah menjelaskan, untuk memperkuat rekomendasi itu, pengurus harian secepatnya mengajukan audiensi ke Bupati Gresik maupun direksi BUMN di Gresik.
“Kami akan memperkuat data-data dari kajian internal kami. Sehingga tidak hanya pepesan kosong,” katanya kepada wartawan.
Dalam Rakercab III, peserta yang terdiri dari para ketua PAC Ansor se-Gresik itu juga merekomendasikan sinergi dengan kader-kader yang duduk menjadi legislatif.
Bahkan, untuk pilkada serentak 2020, Ansor Cabang Gresik juga memutuskan untuk mengambil peran. Di antaranya, ikut bertanggung jawab dalam menentukan pemimpin lima tahun di Kota Santri. "Intinya, kami akan berperan aktif untuk ikut dalam dukungan. Apalagi, banyak kader Ansor maupun NU yang maju di Pilkada 2020,” pungkas Agus Juned.
Sementara itu, Ketua PCNU Gresik KH Khusnan Ali menyatakan, minta agar Ansor sebagai organisasi pemuda yang tetep kukuh membela para kiai dan negara. Apalagi, Ansor sebagai organisasi pemuda sudah teruji dalam membela negara.
“Semoga Ansor Gresik bisa menjaga dan tetep menjadi Ansor saat dicetuskan Mbah Wahab (KH Wahab Hasbullah, red),” katanya.## [sn]