Tak Kunjung Reda, Pemerintah Diminta Transparan Soal Polemik Papua

Tak Kunjung Reda, Pemerintah Diminta Transparan Soal Polemik Papua

Gelora News
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Pemerintah diminta hati-hati dalam merespon persoalan Papua. Khususnya terkait kericuhan dan rentetan aksi unjuk rasa rakyat dan mahasiswa Papua yang menuntut referendum hingga berlangsung selama dua pekan terakhir. 

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengindikasikan persoalan Papua telah sampai pada level yang sangat serius. Salah satu indikasinya adalah, hingga hari ini pemerintah masih memblokir jaringan internet di Tanah Papua.

Selain itu, Sukamta juga menganggap sikap mahasiswa Papua di Surabaya yang menolak kunjungan rombongan Gubernur Papua Lukas Enembe di Asrama Papua, Rabu 28 Agutus 2019 kemarin, sebagai sikap yang tidak main-main.

"Saya kira persoalannya sangat serius, hanya saja kita masih cukup gelap atas apa yang terjadi sesungguhnya, mengapa ini sampai berlarut-larut. Saya berharap Pemerintah lebih transparan tentang persoalan Papua, karena setelah berjalan 2 pekan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan," ujar Sukamta melalui keterangan tertulisnya, pada Rabu (28/8/2019).

Sekretaris Fraksi PKS ini juga mendesak Pemerintah untuk menghentikan sejenak isu Pemindahan Ibukota dan fokus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan Papua. 

"Pemindahan Ibukota itu penting, tapi persoalan Papua jauh lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai perhatian kita teralihkan oleh hal-hal yang tidak begitu mendesak," paparnya.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini pun menegaskan, pemerintah perlu segera membuat langkah yang lebih substantif dan cermat untuk menyelesaikan Papua. Dari laporan beberapa riset di Papua, persepsi sebagian besar responden warga Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil dan juga merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang. 

"Padahal Pak Presiden sudah 13 kali mengunjungi Papua dan pemerintah mengklaim membangun banyak infrastruktur di Papua. Oleh sebab itu, perlu segera dirumuskan oleh pemerintah baik agenda jangka pendek untuk mengembalikan suasana yang kondusif dan agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua," pungkasnya. [ts]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita