GELORA.CO - Partai Demokrat (PD) menanggapi wacana reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir periode pertama. Menurut Ketua DPP PD Jansen Sitindaon, menteri yang masuk di masa akhir periode Jokowi tidak bisa melakukan apapun karena menjabat di 3 bulan pemerintahan.
"Pertama itu (reshuffle) sepenuhnya hak presiden, terkait perombakan kabinet kan macam-macam itu latar belakangnya. Bisa karena kinerja, bisa juga karena alasan, mungkin karena beberapa menteri Pak Jokowi itu kan terpilih menjadi anggota DPR RI, sedangkan pembentukan kabinet baru itu kan lebih dulu pelantikan DPR RI kan, nah jangan-jangan alasannya itu," ujar Jansen saat dikonfirmasi, Jumat (12/7/2019).
Diketahui, PD dalam beberapa waktu terakhir santer disebut akan ikut bergabung ke pemerintahan Jokowi. Terkait dengan adanya isu reshuffle di akhir periode Jokowi ini, Jansen menyebut PD belum ditawarkan masuk.
"Sepanjang yang saya tahu tidak ada (tawaran masuk ke kabinet di resuhuffle kali ini), lagian kan pemerintahan ini sudah kurang 3 bulan kan. Menteri baru pun ke kabinet juga tidak akan bisa melakukan apapun itu," katanya.
Dikatakan Jansen, PD berharap pada reshuffle kali ini ada perubahan yang lebih baik yang dapat dilakukan pemerintahan Jokowi.
"Reshuffle itu kan perubahan, tentu harapan Demokrat, harapan seluruh bangsa di Indonesia ini ya reshuffle ini untuk perubahan yang lebih baik kan," tuturnya.
Jansen pun yakin jika reshuffle yang dilakukan Jokowi di akhir periode pertama pemerintahannya ini tidak terkait dengan evaluasi kinerja menteri.
"Jadi mungkin reshuffle ini kaitannya dengan (menteri terpilih jadi anggota DPR), mungkin ya, alasannya tentu Pak Jokowi yang lebih tahu. Tetapi nanti ketika kita melihat menteri-menteri yang direshuffle kita juga tahu itu apa alasannya. Kalau yang direshuffle itu menteri-menteri yang kemarin ikut nyaleg kemudian terpilih kembali ya berarti alasannya karena memang menteri yang bersangkutan dilantik jadi anggota DPR," imbuhnya.
Dalam periode 2014-2019, Jokowi sudah 4 kali merombak kabinetnya. Secara berturut-turut, reshuffle dilakukan pada 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016, 17 Januari 2018, dan 15 Agustus 2018. Ini belum termasuk pelantikan Ignasius Jonan jadi Menteri ESDM (14 Oktober 2016) dan pelantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Mensos menggantikan Idrus Marham (24 Agustus 2018).
Pada 2019, isu tersebut kembali mengemuka dan Istana sempat memberikan kode Jokowi akan melakukan reshuffle setelah Lebaran. Terlebih, beberapa menteri Jokowi pernah bersinggungan dengan kasus hukum.
Mengenai wacana ini, Istana menegaskan menteri dalam waktu dekat tetap merupakan wewenang penuh Jokowi. Begitu juga mengenai komposisi Kabinet Jokowi.
"Bahwa penentuan menteri yang duduk di kabinet sepenuhnya kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Termasuk soal komposisi antara yang diusulkan partai pendukung maupun tidak, sepenuhnya hak Presiden," ujar Staf Khusus Presiden Johan Budi Sapto Pribowo saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (12/7).
Kini, Jokowi akan menatap kepemimpinan di periode keduanya. Ia mengaku sudah memiliki blueprint untuk kabinetnya dan segera mengumumkan nama-nama menterinya itu. Namun dia belum memastikan kapan pengumumannya.
"Secepatnya (diumumkan, red)," kata Jokowi setelah menghadiri acara di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).[dtk]