GELORA.CO - Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa rapat Dewan Pembina yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto hanya membahas persoalan internal partai.
Ia berujar, tidak ada pembahasan isu lain dalam rapat tersebut. Bahkan ihwal pendamping Prabowo dalam kontestasi Pilpres, Sandiaga Uno juga tak menjadi bahan diskusi di dalam rapat.
"Tidak, tidak, kami enggak bahas orang per orang tapi kita bahas arah dan strategi perjuangan ke depan. Karena kita membicarakan situasi dan keadaan kedepannya yang tak lebih ringan dari sekarang," kata Muzani di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jumat (19/7/2019).
Muzani berujar, hal yang tidak dibahas dalam rapat kecuali persoalaan internal partai ialah terkait kepulangan Habib Rizieq Shihab ke tanah air.
"Karena ini kan bicara internal ya, internal," kata Muzani.
Sebelumnya, Prabowo Subianto membentuk tim seleksi nama anggota perwakilan rakyat terpilih untuk menduduki jabatan strategis di DPR RI maupun DPRD tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
Tim tersebut dibentuk Prabowo usai melakukan rapat dengan Dewan Pembina Gerindra pada hari ini di kediamannya di Hambalang, Bogor.
"Berdasarkan anggaran dasar, kewenangan untuk menetapkan pimpinan DPR RI, ketua DPR provinsi, wakil ketua DPR provinsi, ketua DPR kabupaten/kota, wakil ketua kabupaten kota adalah wewenang Ketua Dewan Pembina. Oleh karena itu, kita bentuk tim untuk menseleksi nama-nama dimaksud untuk menempati posisi strategis di DPR RI, provinsi dan kabupaten/kota," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Hambalang, Jumat (19/7/2019).
Muzani mengatakan berdasarkan laporan hasil pemilu legislatif dari keputusan KPU, Gerindra mendapatkan sebanyak 78 kursi DPR RI, serta 2.245 anggota DPRD terpilih untuk di seluruh Indonesia.
Berdasarkan perolehan tersebut, lanjut Muzani, Gerindra telah menentukan posisi strategis sebagai pimpinan baik di DPR RI maupun DPRD. Namun untuk siapa saja nanti anggota dewan terpilih yang akan mengisi posisi tersebut, masih akan diseleksi melalui tim.
"Dari jumlah itu kita menempatkan 3 orang, 1 orang wakil ketua DPR RI, 3 orang ketua DPR provinsi. 50 ketua DPRD kabupaten/kota dan ada kurang lebih 164 wakil ketua DPRD kabupaten/kota dan 22 wakil ketua DPRD provinsi," kata Muzani. [sc]