GELORA.CO - Filipina kembali menghadapi seruan untuk menghadapi penyelidikan PBB atas implementasi kebijakan perang melawan narkoba yang diterapkan oleh Presiden Rodrigo Duterte.
Seruan itu muncul dari puluhan negara yang mendukung rancangan resolusi yang diajukan oleh Islandia kepada PBB (Kamis, 4/7).
Rancangan resolusi itu berisi desakan agar pemerintah Filipina berbuat lebih untuk mencegah eksekusi di luar proses hukum dalam hal kebijakan perang melawan narkoba versi Duterte.
Diketahui bahwa pemerintahan Duterte bersikeras bahwa ada lebih dari 5.000 tersangka pengedar narkoba yang telah dibunuh oleh polisi dalam operasi anti-narkotika di Filipina. Pembunuhan dilakukan karena semua tersangka melakukan perlawanan saat hendak ditangkap.
Tetapi para aktivis hak asasi manusia mengatakan bahwa angka di lapangan lebih besar. Setidaknya 27.000 telah terbunuh sejak Duterte terpilih sebagai Presiden Filipina pada tahun 2016 lalu.
Pembunuhan kerap dilakukan oleh otoritas setempat dan merupakan bagian dari kampanye keras melawan peredaran narkoba yang digaungkan oleh Duterte.
"Di sini kami tiga tahun kemudian dengan 27.000 tewas, di antara yang paling miskin, dalam penumpasan besar-besaran. Itu adalah perkiraan konservatif," kata Ellecer Carlos dari kelompok yang berbasis di Manila, iDefend.
"Dalam konteks konflik non-bersenjata, ini adalah kasus terburuk pembunuhan di luar proses hukum," sambungnya seperti dimuat Channel News Asia. [rmol]