TAMPIL berbeda! Jokowi berdiri di depan para pendukungnya, dan disiarkan secara langsung diberbagai stasiun televisi, berbicara tentang “Visi Indonesia”. Paska sidang MK dan penetapan hasil KPU, momentum pernyataan Jokowi kali ini membawa nuansa yang berbeda.
Pada kajian wacana, kita memaknai sebuah teks tidak berdiri sendiri. Terdapat intertekstualitas, dimana terdapat keterhubungan relasional antar teks yang saling bermunculan. Terlebih ada kaitan langsung antar teks dan konteks yang bersinggungan. Maka pidato Jokowi tersebut patut dicermati sebagai narasi dalam kuasa makna.
Pendekatan kekuasaan, ala Foucault, dinyatakan sebagai hal yang menyebar, terdispersi kedalam ragam bentuk. Salah satu yang dapat dibaca dengan jelas adalah pada diskursus, sebagai wacana yang terkandung dalam tubuh bahasa yang dipergunakan sebagai alat kekuasaan itu sendiri.
Dengan demikian, maka “Visi Indonesia” adalah narasi dari representasi Jokowi yang telah terpilih untuk kedua kalinya memperoleh kekuasaan. Cara terpenting dalam membaca sebuah narasi, dapat dilakukan dengan beragam model, (a) hegemonic, wacana itu diterima begitu saja, (b) oposisional, membangun counter narasi dari diskursus yang dibangun, (c) negosiasi, mengambil persetujuan disebagian narasi dan berhadapan secara parsial pada wacana lainnya.
Kelanjutan Narasi
Perlu dipahami, Jokowi adalah incumbent yang kembali terpilih. Hal itu, membuat dirinya harus membangun keterhubungan dari program pada periode pertama kekuasaan. Maka kajian atas narasi dalam “Visi Indonesia” akan dapat dilihat dalam berbagai sektor. Tema yang akan kita lihat mencakup Ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya (Ipoleksosbud).
Terkait dengan ideologi, Jokowi berbicara tentang finalnya Pancasila. Bahkan lebih jauh, Jokowi berbicara tentang toleransi agama, sekaligus tidak memberi ruang bagi gangguan atas Pancasila. Salah satu yang perlu dipastikan bagi publik, adalah basis ruang tafsir Pancasila, sehingga juga tidak terjerumus sebagai alat kekuasaan.
Pada pengalaman di masa lalu, “Pers Pancasila” justru lekat dengan asosiasi pers kekuasaan. Perlu ada upaya membangun konsensus, agar kita juga mampu melihat ke-bhineka-an ragam pandangan sebagai sebuah kekayaan bangsa, yang bisa jadi memang membutuhkan upaya yang lebih intensif untuk melebur, dibandingkan dengan dipaksakan bersatu.
Di aspek politik, Jokowi berbicara tentang narasi oposisi, yang merupakan satu bagian dari kemuliaan demokrasi. Dengan tambahan catatan, tidak asal oposisi yang menimbulkan dendam, kebencian, hinaan, cacian dan makian. Prinsip utama oposisi memang menjadi alat check and balances dari kekuasaan, agar tidak larut dalam kepetingan kekuasaan itu sendiri dan melupakan agenda penting publik.
Kita bersepakat untuk membangun iklim politik yang kondusif, menguatkan partisipasi secara rasional dengan mengedepankan edukasi bagi peningkatan daya nalar publik,sehingga jelas perlu dijauhkan dari hoaks dan hate speech, untuk membangun keadaban kehidupan bersama.
Terkait dengan aspek ekonomi, Jokowi menandaskan perlunya penuntasan pebangunan infrastruktur sebagai sebuah hal yang berkesinambungan, sekaligus membangun kerangka sumberdaya manusia, sembari mendorong laju investasi asing. Hal tersebut, patut dicermati dengan prinsip kehati-hatian, justru karena gejolak global yang terjadi begitu cepat.
Upaya Jokowi untuk konsisten dengan komitmen pembangunan akan dilihat dari rangkaian pencapaian yang telah terjadi pada periode pertama dan keberlanjutan di periode keduanya. Kita berharap agar pondasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi faktor fundamental bagi kemampuan berdaya saing pada kancah kompetisi internasional.
Di bidang sosial, kehendak untuk mengentaskan problematika sendi-sendi sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan sebagai bagiand ari strategi investasi sumberdaya manusia, juga perlu ditunggu realisasi bentuknya. Sesungguhnya program di periode pertama Jokowi dengan KIP dan KIS harus dilihat signifikasi efek yang telah dihasilkan, karena program ini berkaitan dengan concern kepentingan publik. Pemantapan agenda tersebut perlu ditunggu lebih lanjut.
Pada bagian akhir, terkait dengan budaya, Jokowi berbicara tentang mindset yang keluar dari rutinitas dan zona nyaman, dengan mengedepankan prinsip adaptif, produktif dan kompetitif. Situasi tersebut, tentu merupakan upaya yang diharapkan mampu mendobrak kebuntuan, dari apa yang lazim terjadi dalam struktur birokrasi kita, saat berhadapan dengan pelayanan publik.
Intonasi Mendalam
Kita dapat memahami, Jokowi kali ini memiliki beban tanggung jawab dari periode kekuasaan yang diembannya. Maka kunci utamanya, adalah memastikan seluruh program mampu dilaksanakan dan didistribusikan bagi kebaikan publik. Beban Jokowi bertambah berat, karena dalam proses kontestasi politik yang semakin sengit di periode kedua, dia berhadapan dengan keterbelahan publik, polarisasi terjadi dan masih membutuhkan waktu pemulihan.
Meski demikian, peristiwa sehari sebelum pidato “Visi Indonesia” menjadi alat bagi upaya membangun jalinan komunikasi dengan pihak-pihak lain. Pertemuan Jokowi-Prabowo di MRT sesungguhnya membangun sebuah kelegaan, mengakhiri bayangan kekhawatiran tentang tidak berkesudahannya gesekan paska Pemilu 2019.
Namun begitu, nada dalam pidato Jokowi masih mengakomodir kegusaran tersebut. Terdapat beban ganda dari kerja Jokowi pada periode kali ini, (a) memastikan keberhasilan dari proses pembangunan berkelanjutan, (b) mengembalikan kekuatan modal sosial yang terpecah. Sehingga, pilihan diksi alergi, kejar, pangkas, copot, bubarkan dan penyakit menjadi bentuk dari upaya membangun ketegasan serta kewibawaan pemerintahan.
Dengan intonasi yang dalam pidato itu dinyatakan ke hadapan publik, dan kita perlu melihat bentuk ketegasan Jokowi dalam persepktif yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Sekali lagi kita akan melihat bagaimana periode ini akan dijalankan, sesuai narasi yang dibangun tersebut. Selamat bekerja!
Yudhi Hertanto
Mahasiswa program doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid. [rmol]