GELORA.CO - Front Pembela Islam (FPI) menyebut ada permintaan dari otoritas Indonesia kepada otoritas Arab Saudi untuk mencegah Habib Rizieq Syihab. Permintaan itu disampaikan dalam saluran diplomatik dan nondiplomatik.
"Masalah pokok itu adalah adanya permintaan dari otoritas Indonesia ke otoritas Saudi agar mencegah Habib Rizieq meninggalkan wilayah Saudi. Itu masalah pokoknya. Permintaan tersebut dilakukan melalui, baik melalui saluran diplomatik maupun nondiplomatik, berupa informasi fitnah terhadap Habib Rizieq bahwa Habib Rizieq terkait dengan beberapa persoalan hukum di Indonesia. Padahal faktanya, Habib Rizieq sudah clear dari persoalan hukum, dengan adanya SP3, baik perkara di Polda Metro Jaya maupun perkara di Polda Jabar," kata Sekretaris Umum FPI Munarman kepada wartawan, Sabtu (13/7/2019).
Munarman menilai seharusnya pemerintah Indonesia menyampaikan klarifikasi ke Saudi bahwa Habib Rizieq tak mempunyai masalah hukum lagi. Munarman juga meminta pemerintah mencabut pencegahan terhadap Habib Rizieq.
"Jadi otoritas Indonesia mestinya membuat surat clearance dan klarifikasi ke otoritas Saudi bahwa Habib Rizieq sudah tidak ada persoalan hukum di Indonesia dan membatalkan surat terdahulu yang menyatakan Habib Rizieq terlibat berbagai persoalan hukum serta meminta ke otoritas Saudi untuk mencabut pencegahan yang dulu diminta," ujarnya.
Terkait pencegahan ini, Munarman menyindir sejumlah pihak yang mengeluarkan penyataan tak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dia kemudian bicara soal sosok yang mengaku hebat tapi pembicaraannya hanya seputar materiil.
"Pokok soalnya bukan didenda dan overstay atau ongkos pulang. Memang apa yang keluar dari mulut orang itu menggambarkan apa yang ada di otaknya. Ibarat teko, yang keluar dari mulut teko adalah apa yang ada dalam teko. Nggak mungkin teko berisi kopi, mengeluarkan air comberan. Jadi kalau yang keluar dari mulut orang yang mengaku hebat tapi dari mulutnya hanya keluar ucapan yang terkait soal duit dan kekayaan harta saja, maka kita tahulah kelas orang tersebut," ujarnya.
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin sebelumnya mengaku heran pemerintah dibebani pemulangan Habib Rizieq. Ngabalin menegaskan pemerintah tak punya masalah jika Habib Rizieq pulang ke Indonesia.
"Yang sekarang kita jadi beban itu kenapa mesti harus presiden atau pemerintah atau Istana yang harus ditugasi untuk memulangkan Habib Rizieq, di mana, apa logika, konstruksi berpikir kayak apa itu?" kata Ngabalin kepada wartawan, Rabu (10/7). [dtk]