GELORA.CO - Syarat rekonsiliasi politik yang disampaikan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, tidak akan mungkin dipenuhi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut disampaikan pengamat sekaligus peneliti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, Sabtu malam (20/7).
“Syarat rekonsiliasi itu cukup berat dan tidak mungkin disetujui Jokowi. Tidak realistis pihak yang kalah (koalisi Prabowo Subianto) harus mengambil komposisi kekuasaan hampir 50 persen,” ungkap Adi.
Adi lebih membaca syarat yang diajukan Amien sebagai tanda penolakan terhadap gagasan rekonsiliasi Prabowo Subianto dengan Jokowi.
“Mungkin juga Amien Rais sengaja menawarkan syarat rekonsiliasi yang tak mungkin dipenuhi sebagai bentuk keengganan untuk berdamai dengan Jokowi,” tuturnya.
Atau, Amien ingin menjebak Jokowi dengan penawarannya. Seolah dia berada di pihak yang ingin rekonsiliasi, namun syarat yang terlalu berat membuat kubu pemenang Pilpres tidak bisa mengabulkannya. Sehingga opini yang akan muncul adalah Jokowi-Maruf Amin tidak mau berdamai dengan rivalnya di Pilpres.
Kepada wartawan di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi, Amien menyampaikan bahwa rekonsiliasi Jokowi-Prabowo dapat terjadi dengan beberapa catatan. Pertama, Jokowi-Maruf mengadopsi ide dan program kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Selain itu, pembagian kursi dengan jatah 55 persen kubu Jokowi dan 45 persen kubu Prabowo.
"Ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin," ucap Amien.
"Kalau mungkin, ya alhamdulillah, negeri ini bisa kokoh sekali karena ide Prabowo akan dilaksanakan. Tapi kalau tidak mau, ya sudah kita di luar, oposisi," tambahnya.
Jokowi dan Prabowo telah melakukan pertemuan bersejarah pada Sabtu pekan lalu (13/7) di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Perjumpaan yang hangat dilanjutkan perjalanan menggunakan MRT ke kawasan Senayan untuk makan siang bersama.
Banyak pihak mengartikan pertemuan itu sebagai tanda dibukanya kesepakatan politik di antara dua kubu yang bertanding di Pilpres 2019. Hal ini bisa berarti bergabungnya Prabowo bersama Partai Gerindra ke pemerintahan Jokowi-Maruf.
Orang dekat Jokowi, Pramono Anung, memberi sinyal akan ada pertemuan lanjutan di antara dua tokoh nasional tersebut. [md]