GELORA.CO - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut sebenarnya Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan diperiksa kepolisian terkait kerusuhan 22 Mei lalu. Namun, hal itu urung dilakukan karena tekanan sejumlah elit politik yang mengatakan sedang berlangsung rekonsiliasi antara kubu 01 dan 02. Bahkan, menurut Neta, cawapres 02 Sandiaga Uno diproyeksikan akan masuk ke dalam kabinet Jokowi.
Dalam wawancara dengan media, Minggu, 16 Juni 2019, Neta mengatakan ia sudah melaporkan Titiek ke polisi sebagai dalang kerusuhan 22 Mei, bahkan sudah bertemu dengan beberapa pimpinan Polri dan mendesak agar Titiek Soeharto harus diperiksa.
"Menurut informasi sudah ada upaya ke sana (pemeriksaan), tapi sejumlah elit mengatakan ini proses rekonsiliasi sedang terjadi," katanya.
Ia mengatakan dari informasi yang diperoleh sebenarnya polisi sudah mau mengarah untuk memanggil Titiek. "Tapi kemudian ada upaya dari elit meminta polisi landai dulu, karena proses rekonsiliasi sedang berlangsung. Kita dapat informasi A1, sebagai rekonsiliasi itu cawapres 02 akan masuk ke kabinet 01," ucapnya.
Ia sendiri setuju dilakukannya rekonsiliasi. Menurutnya, politik itu tidak matematika. Ia mencontohkan Afrika Selatan ketika Nelson Mandela 36 tahun dipenjara rezim Apartheid, 25 tahun diantaranya di sel seluas 1x1 meter.
"Tapi ketika dia terpilih menjadi presiden dia mengatakan bahwa 'kita harus belajar untuk menghapus dendam masa lalu.' Sehingga dia bentuk proses rekonsiliasi dan hasilnya Afrika Selatan maju sekarang, bahkan jadi tuan rumah Piala Dunia, mata uangnya lebih tinggi dari rupiah," katanya.
Berkaca dari itu, tambahnya, kenapa bangsa Indonesia tidak melakukan rekonsiliasi?
"Tidak perlu hanyut dalam dendam, karena dendam itu yang justru menghancurkan bangsa. Jadi rekonsiliasi ini merupakan solusi terbaik. Dan kita dapat informasi, hal itu sedang ditempuh oleh 01 dan 02. Kalau itu yang lebih baik untuk bangsa dan negara kenapa kita harus terlibat dendam, saling hukum menghukum?" tanyanya.
Menurutnya, untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang maju dan terciptanya tertib sosial, rekonsiliasi harus dilakukan. "Selama ini, sejak Presiden Soeharto jatuh kita terjebak dalam dendam-dendam yang tidak berkesudahan dan membuat Indonesia semakin terpuruk."
Ia mengatakan IPW mendukung rekonsiliasi tersebut, serta mendukung Jokowi membentuk kabinet rekonsiliasi. "Artinya semua komponen yang bisa membangun Indonesia ke depan, membawa Indonesia lebih baik, ya diakomodir saja," katanya. [tg]