GELORA.CO - Bulan Ramadhon rupanya tidak menyurutkan semangat Forum Umat Islam (FUI) Jawa Timur untuk menuntut sikap tegas Bawaslu terhadap KPU yang sudah divonis bersalah berkaitan dengan sistim penghitungan suara.
Dimulai dari Jawa Timur, sekitar 1000 orang yang tergabung dalam Aksi Bela Kedaulatan Rakyat dalam barisan Forum Umat Islam melakukan aksi damai didepan Bawaslu Jatim.
Aksi yang dilaksanakan pada hari Jumat 17 Mei 2019, ditengah terik matahari. Namun panasnya terik matahari tak mampu meluruhkan semangat mereka berjuang untuk mencari keadilan atas kecurangan pemilu yang sudah sangat telanjang.
”Kecurangan itu memang ada, oleh karenanya kita menuntut Bawaslu untuk bersikap tegas dan menindak lanjuti keputusannya,” ujar salah satu orator aksi.
Ustadz Choirudin, Koordinator aksi menegaskan bahwa ini adalah aksi damai menuntut keadilan atas pemilu yang sudah berlangsung dan diwarnai dengan kecurangan kecurangan.
”Kedatangan kami ke Bawaslu adalah aksi damai merebut kedaulatan rakyat yang sudah dinodai oleh kecurangan kecurangan, Kami meminta Bawaslu melalu Bawaslu Jatim untuk bersikap tegas atas keputusan kesalahan KPU yang sudah ditetapkan,” ujar Choridin.
Aksi yang diikuti oleh 23 Organisasi sosial dan kemasyarakatan di Jatim, diantaranya FPI Jatim, Hidayatullah Jatim, Dewan Dakwah Islamiyah Jatim, Al Irsyad, Forum Kyai Lintas Pesantren Madura, Ponslpes Al Islah Bondowoso, Ponspes Nurul Qodim Probolinggo, Ponpes Sunan Kalijogo Jember, Ikadi Jatim, Aliansi Ulama Tapal Kuda ( Autada), Persaudaraan Alumni 212 Jatim, Garbi Jatim, Laskar Pembela Islam ( LPI) Jatim, IIBF Jatim, Barisan Kyai Santri Nadhliyin, Jamaah Ansharus Syariah Jatim, Jamaah Masjid Al Falah Surabaya, Jamaah Masjid Al Muhajirin Puri Indah Sidoarjo dan lain lain, menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Menolak ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024 yang dihasilkan dari hasil kecurangan dan manipulasi suara rakyat
2. Menuntut dibentuknya tim pencari fakta atas wafatnya ratusan penyelenggara Pemilu, agar kejadian ini tidak terulang kembali
3. Hentikan upaya kriminalisasi terhadap para ulama dan aktifis yang berbeda pandangan dengan pemerintah
4. Menuntut dibatalkannya MOU terkait proyek OBOR di Indonesia yang berpotensi memperlemah kedaulatan ekonomi politik RI.[swa]