GELORA.CO - Ketua Badan Pemenangan Provinsi Prabowo-Sandi untuk Jawa Timur, Soepriyatno mengaku heran partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden 2019 di Jatim, meningkat lebih dari lima juta dibandingkan Pemilihan Gubernur Jatim. Padahal, jarak dua pesta demokrasi itu hanya setahun.
Seperti diketahui, hasil rekapitulasi suara tingkat Provinsi Jatim, mencatat sebanyak 25.511.241 kertas suara terpakai dalam pilpres. Rincianya, suara sah sebanyak 24.672.915 suara dan suara tidak sah sebanyak 838.326 suara. Jokowi menang dengan angka 16.231.668 suara, sedangkan Prabowo memperoleh 8.441.247 suara.
Pada Pilgub Jatim Juni 2018 lalu, suara terpakai 20.323.259. Rinciannya, suara sah 19.541.232 dan tidak sah 782.027 suara. Hasilnya, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak menang dengan 10.465.218 suara. Sedangkan Saifullah Yusuf-Puti Guntur, memperoleh 9.076.014 suara.
Berdasarkan suara yang terpakai, terdapat peningkatan partisipasi pemilih 5.187.982. Nah, BPP Prabowo heran partisipasi pemilih meningkat tajam hanya dalam jarak waktu tak lebih dari setahun.
"Kita lihat, kenapa partisipasi pemilih pilpres dengan pilgub bedanya jauh sekali," kata Soepriyatno di sela buka bersama Sandiaga di kantor BPP di Surabaya.
"Di pilgub itu suaranya cuma dua, Khofifah dan Gus Ipul, mereka bisa datang ke kecamatan sehari mungkin bisa tiga kali (sosialisasi), partisipasi pemilihnya kok cuma 20.300.000. Sedangkan di pilpres, partisipasi pemilih 25.500.000, bedanya 5.200.000. Bagaimana bisa, presiden berapa kali hadir ke Jawa Timur," ucapnya.
Karena itu, lanjut Soepriyatno, sejak awal proses rekapitulasi pihak BPP selalu meminta data C7 di rapat pleno rekapitulasi KPU untuk membandingkan antara daftar hadir pemilih dengan jumlah suara.
"Karena itu, kita tanya C7-nya. Kalau ada, kita bisa bandingkan, di mana ada penggelembungan dan kecurangan, pasti akan kelihatan semua," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam mengatakan, partisipasi pemilih Pilpres 2019 memang meningkat, bahkan melampaui target nasional, yakni 82,5 persen. Bandingkan dengan partisipasi pemilih saat Pilgub Jatim 2018, yang menarik masyarakat menggunakan hak politiknya di angka 65.5 persen.
Terpisah, Direktur Surabaya Survey Center, Muchtar W. Oetomo menganggap wajar jumlah pemilih pada pilpres kali ini jauh lebih banyak dibandingkan pilgub. Jika mengacu pada persentase yang diungkap KPU, selisih angka lima juta bisa dimaklumi.
"Tapi terlepas dari itu semua, sejak dulu dari pemilu ke pemilu, kita selalu dihadapkan pada problem DPT (daftar pemilih tetap)," katanya kepada VIVA.
Problem validitas DPT, lanjut Muchtar, tidak hanya kali ini saja. "Kenapa itu terjadi, karena secara nasional kita belum memiliki sistem administrasi kependudukan yang terpusat atau single identity. Selama itu belum ada, maka problem DPT masih akan terus terjadi. Apalagi, dasar penentuan data kependudukan, bukan identifikasi ulang. Akan terjadi terus begitu, soal DPT berkaitan ada yang meninggal atau lahir tidak teridentifikasi." [vv]