GELORA.CO - Aparat hukum ditantang untuk segera mengusut sumber dana kampanye Capres petahana Joko Widodo. Sebab selama memerintah, kebijakan Jokowi banyak yang berpihak kepada pengembang.
Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti mengatakan, aparat hukum perlu mencermati dana kampanye mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena memang dia punya kekuasaan yang paling besar di negeri ini. Kekuasaan yang besar itu katanya bukan tidak mungkin digunakan untuk mengumpulkan pundi-pundi dana kampanye.
"Sangat penting kita tahu sumber dana pilpres diperoleh. Terutama dari calon petahana karena dia punya akses yang sangat besar dari sumber-sumber keuangan negara," kata Haris dalam diskusi bertajuk "Membongkar Rantai Korupsi dan Kejahatan Keuangan Oligarki Istana Negara" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).
Hal itu kata dia diperkuat dengan pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang pernah mengatakan Jokowi tidak akan bisa jadi presiden kalau tidak disokong oleh pengembang.
"Statemen Ahok itu tersebar di Youtube sehingga Ahok disebut sebagai gubernur Podomoro. Dana terbesar Jokowi maju di DKI dan Presiden berasal dari pengembang. Tanpa dari pengembang maka bisa saja beliau masih jadi tukang meuble," jelasnya.
Imbas dari itu, lanjut Harus, maka kebijakan Jokowi sedari masih menjabat Gubernur DKI hingga menjadi presiden, cenderung lebih berpihak pada pengembangan.
"Misal reklamasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan sebagainya. Sehingga kebijakan pemerintah tidak dijalankan sesuai UU, konstitusi tapi ke pengembang. Maka saya usulkan silakan cari tahu dan selidiki lebih jauh tentang dana kampanye yang dipakai oleh Jokowi," pungkasnya. [rm]