GELORA.CO - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan untuk menarik investasi di dalam negeri tidak cukup dengan insentif pajak. Menurutnya, yang lebih penting membuat iklim investasi yang ramah investor.
Bambang mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kecewa dengan iklim investasi yang tak kunjung membaik selama lima tahun menjabat. Kekecewaanya diungkapkan ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019 pekan lalu (9/5) di Jakarta Pusat.
“Presiden sudah sangat upset (kecewa) dengan iklim investasi yang setelah lima tahun pemerintahan beliau pegang kenapa tidak membaik secara drastis,” tutur Bambang dalam sebuah diskusi di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).
Dia memaparkan, kekecewaan presiden lebih kepada kebijakan investasi yang tidak ramah investor dengan seabrek peraturan yang berbelit-belit. Sehingga membuat investor kewalahan dengan niatannya berbisnis di Indonesia.
“Banyak peraturan tumpang tindih menimbulkan ketidakpastian bagi investor atau sengaja dipersulit. Apakah di kementerian atau di daerah, jadi belitan investasi harus mulai disingkirkan,” tuturnya.
Saat membuka Musrenbangnas pekan lalu, Jokowi menilai masalah perizinan yang berbelit-belit baik di pusat maupun di daerah belum ada penyelesaian yang betul-betul memuaskan. Ia mengatakan, tiap hari 5 tahun lalu, 4 tahun yang lalu, investor datang berbondong-bondong ingin investasi. Tapi yang menetas kecil sekali.
“Orangnya datang, datang, datang, ingin, ingin, ingin, tapi tidak netas, karena kita tidak bisa mengeksekusi dan merealisasikan,” ujar Jokowi seraya menunjuk contoh pembangkit listrik, baik tenaga uap, angin, panas bumi, semuanya ruwet dikutip laman Setkab.
“Lima tahun yang lalu, saya cek betul berapa izin di situ, 259 izin. Apa enggak terengah-engah investornya mengurus izin, enggak mungkin yang namanya tiga tahun. 259 izin, siapa yang kuat?” kata Jokowi.
Diakui Jokowi , jika saat ini sudah dipotong menjadi 58 izin dari 259 proses. Tapi Jokowi menilai jumlah segitu masih kebanyakan. Menurutnya maksimal 5 langkah sudah cukup. [ins]