GELORA.CO - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu menanggapi pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang menyinggung minimnya anggaran untuk TNI.
Ryamizard mengatakan anggaran pertahanan telah mengalami kenaikan sejak masa Gatot menjadi Panglima TNI pada periode 2015 - 2017.
Ia menegaskan bahwa TNI adalah tentara rakyat untuk itu sudah sewajarnya jika TNI mendahulukan kepentingan rakyat.
Hal itu disampaikananya saat acara Jumpa Awak Media bertajuk "Netralitas TNI" di sebuah restoran di Jakarta Pusat pada Senin (15/4/2019).
"Sudahlah Gatot Nurmantyo, yang sudah, sudah. Dulu anggaran kita Rp 50 sampai Rp 60 (triliun). Sekarang sudah Rp 100 triliun lebih. Apalagi? Mau ngambil uang rakyat? Kita tentara rakyat. Rakyat dulu lah diutamakan. Masa kita menomor sepuluhkan rakyat? Pokoknya rakyat terserah. Tidak benar. Bukan tentara rakyat itu," kata Ryamizard.
Dia menjelaskan bahwa postur anggaran pertahanan dan alutsista TNI memang sudah sewajarnya disesuaikan dengan ancaman yang ada.
"Postur alutsista TNI disesuaikan dengan ancaman. Kalau beli alutsista tidak sesuai postur itu mubazir. Baik alat, kemampuan manusia, misalnya alat angkut laut, udara, zeni, kesehatan," kata Ryamizard.
Ia juga menjelaskan, saat ini ada tiga ancaman nyata yang paling menonjol yakni bencana alam, pemberontakan, dan terorisme.
"Ancaman nyata, bencana alam, teroris, wabah penyakit, cyber inteleijen, pencurian sumber daya alam, dan pemberontakan. Yang menonjol ada tiga teroris, pemberontakan, dan bencana alam," kata Ryamizard.
Sebelumnya, Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengkritik anggaran TNI dan pertahanan yang masih minim.
Kritikan tersebut dilontarkan Gatot dalam pidato kebangsaan Prabowo di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jumat, (12/4/2019).
"APBNP TNI, Departemen Pertahanan, Mabes TNI, AD, AL dan AU. Jumlah personelnya lebih dari 455 ribu, ratusan alutsista, anggarannya hanya Rp 6 triliun," ujar Gatot.
Gatot mengaku sudah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan anggaran TNI saat menjabat sebagai panglima, namun ia tidak berdaya.
Sementara di institusi lain yang jumlah personelnya tidak sampai 3 ribu orang, dan hanya memiliki senjata pendek, menurutnya mendapatkan anggarannya Rp 4 triliun. Bahkan apabila dibandingkan dengan kepolisian, anggaran TNI kalah jauh.
"Tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur, senjatanya pendek dan jumlah personelnya tidak sampai 3 ribu tapi anggarannya Rp 4 triliun, dan Kepolisian Republik Indonesia Rp 17 triliun. Tidak ada yang salah, semuanya benar-benar saja tapi ini dari segi anggaran mengecilkan Tentara Nasional Indonesia," tuturnya. [tribun]