GELORA.CO - Isu soal pengaturan server Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden 01, Jokowi-Maruf dinilai modus kecurangan yang masuk akal.
"Modus kecurangan itu dapat dinalar kok," ujar Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/4).
Fahri menyebut, kecurigaan-kecurigaan muncul karena daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan KPU saat ini merujuk pada data KTP elektronik.
Namun seperti diketahui, database KTP elektronik kerap bermasalah.
"Selama ada perbedaan database antara Dukcapil dengan KPU, selama itulah keraguan kita akan DPT akan muncul," ungkapnya.
Salah satu contohnya, kata Fahri, KPU merilis ada 192 juta pemilih yang pindah tempat memilih. Tetapi jumlah tersebut berbeda dengan data milik Dukcapil yang menyebutkan 260 juta warga pindah domisili.
"Itu artinya kecurigaannya itu banyak data yang tidak valid,” tandasnya.
Di sisi lain, KPU telah mengklarifikasi bahwa isu tersebut tak benar. Saat ini KPU masih menggunakan server yang berada di dalam negeri.
Hal itu berbeda dengan isi video yang menyebutkan bahwa server KPU yang disetting untuk memenangkan salah satu paslon berada di Singapura.
"Semua server KPU ada di dalam negeri dan dikerjakan oleh anak-anak bangsa," kata Ketua KPU, Arief Budiman. [rm]